BALI TRIBUNE -Dialog Interaktif yang dilaksanakan KPU Bangli berkejasama dengan DPRD Bangli untuk mensosialisasi SK KPU RI No 280/PL.01.3-KPT/06/KPU/IV/2018, tentang alokasi kursi anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali serta penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Pemilu 2018 tanpa dihadiri oleh hampir seluruh anggota DPRD Bangli. Dialog yang dibuka oleh Ketua DPRD Bangli Ngakan Kuta Parwata dihadiri lurah, kepala desa, tokoh masyarakat serta perwakilan masing-masing partai politik digelar di raung rapat DPRD Bangli, Minggu (6/5).
Dalam sesi tanya jawab ketidakhadiran hampir seluruh anggota dewan itu sempat dipertanyakan oleh peserta dialog dialog interaktif, I Nyoman Wijaya “Sebagai tuan rumah sepatutnya ada anggota dewan yang hadir khususnya dari dapil Tembuku,sehingga wakil kami bisa mendengar aspirasi kami sebagai warga Tembuku,” ujar I Nyoman wijaya yang juga Klian Dusun Mukti, Desa Yangapi, Tembuku itu.
Selain itu Nyoman Wijaya juga menyinggung kinerja para dewan. Dimana saat kampanye mereka rajin turun untuk mencari dukungan suara, namun setelah duduk dikursi dewan, para wakil rakyat tidak pernah datang. ”Ketika ada keperluan saja mereka sering datang setelah duduk tidak pernah kelihatan ,seharusnya turun menyerap aspirasi masyrakat,” jelasnya.
Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata mengungkapkan permohonan maaf kepada seluruh undangan dalam dialog interaktif tersebut atas ketidak hadiran anggotanya. “Keberadaan saya bisa mewakili rekan-rekan dewan lainya,” harapnya sembari menambahkan ketidak hadiran anggota, dimungkinkan karena yang lain sedang turun di masayrakat dan ada juga terbentur tugas partainya.
Ngakan Kutha Parwata menyebutkan untuk anggota dari Fraksi PDIP sendiri sedang ada kegiatan raker, sehingga anggota tidak bisa mengikuti dioalog interaktif. “Saya sendiri kabur dari acara tersebut, agar bisa hadir dalam dialog ini,” ujarnya.
Beber politisi dari PDIP ini sejatinya untuk dialog interaktif dalam setahun diagendakan lima kali, dan dialog kali ini dialog pertama tahun ini. Sehingga masih ada empat kali lagi yang bisa dimanfaatkan oleh tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. “Mungkin nanti bisa dijadwalkan kembali untuk menuntaskan kebuntuan atau persoalan yan ada. Dialog bisa digelar di kecamatan, nanti bisa dijadwalkan kemabli,” sebutnya.
Ketua KPU Bangli I Dewa Agung Lidartawan menyampaikan untuk Pemilu 2019 mendatang, Dapil Bangli resmi menjadi lima, yang mana pemilu sebelumnya ada empat Dapil. Dapil Bangli dan Tembuku yang sebelumnya jadi satu, kini resmi terpisah dengan turunya SK KPU RI. Kemudian untuk Dapil Bangli 1 adalah Kecamatan Bangli, Dapil Bangli 2 meliputi Kecamatan Susut, Dapil Bangli 3 adalah Kintamani Barat, Dapil Bangli 4 adalah Kintamani Timur, serta Dapil Bangli 5 adalah Kecamatan Tembuku. “Penentuan Dapil dimulai dari ibu kota kabupaten, kemudian mengikuti arah jarum jam sehingga dari Kecamatan Bangli, menuju Kecamatan Susut,” jelasnya.
Papar Lidartawan untuk Kabupaten Bangli, jumlah kursi di DPRD sebanyak 30 kursi, yang mana pembagian meliputi Dapil Bangli 1 sebanyak 6 kursi, Dapil Bangli 2 sebanyak 6 kursi, Dapil Bangli 3 sebanyak 6 Kursi, Dapil Bangli 4 sebanyak 7 kursi dan Dapil Bangli 5 sebanyak 5 kursi. “Sewaktu Dapil Bangli dan Tembuku menjadi satu justru kursi dari Tembuku ada 6 dan Bangli 5 kursi,” ujarnya.
Disisi lain, untuk penambahan kursi di DPRD tentu dipengaruhi oleh jumlah penduduk. “Saat ini jumlah penduduk 264.945 sehingga kursi di DPRD hanya 30 kursi. Bila jumlah penduduk diatas 301 ribu bisa penambahan lagi 5 kursi,” terangnya seraya mengatakan Pemilu 2019 akan dikuti 16 Parpol.
Pihaknya berharap para tokoh masyarakat, kepala desa dan lurah yang hadir bisa menyampaikan kembali kepada warganya terkait penetapan dapil yang baru tersebut. Sehingga masyarakat bisa menentukan calon ke depannya untuk duduk di kursi DPRD Bangli. ”Dengan pisah dapil ini keterwakilan masyarakat akan lebih komplek, kita berharap perserta dialog bisa menyampaikan atau mensosialisasikan penetapan dapil baru ini,” jelas Lidartawan.
