balitribune.co.id | Semarapura - Tidak ingin membiarkan kasus gugatan perdata I Ketut Rugeg menjadi bola liar yang malah merugikan kejaksaan Klungkung. Itulah sebabnya, Kejari Klungkung melakukan tindakan cepat dengan menuntut balik para oknum yang ditenggarai mau menggagalkan pelelangan aset yang sudah inkrakh ini.
Terkait rencana eksekusi aset terpidana korupsi mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra malah bergulir kencang menyeret sejumlah pihak pihak yang dianggap ikut bermain. Setelah gugatan itu ditolak, giliran seorang jaksa dari Kejaksaan Klungkung melaporkan anak dari Ketut Rugeg, KPA (45) ke kepolisian. Keponakan eks bupati Wayan Candra itu dilaporkan karena diduga membuat surat kuasa palsu bersama pengacaranya untuk membuat gugatan perdata terhadap Kejari Klungkung.
Kasus dugaan pemalsuan tersebut dilaporkan oleh Putu Rizky Sitraputra (31), seorang jaksa di Kejari Klungkung, Jumat (17/5) lalu. Ia didampingi Kasi Datun Kejari Klungkung, Cokorda Gede Agung Indrasunu. Mereka tampak berada di Kantor Satreskrim Polres Klungkung dan bertemu Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Mirza Gunawan, untuk konsultasi terkait kasus tersebut.
" Memang benar ada laporan dari seorang Kejari Klungkung dan kasusnya masih dilidik oleh kepolisian," ujar Kasubag Humas Polres Klungkung, AKP Putu Gede Ardana
Dalam laporannya, kejadian dugaan pemalsuan surat kuasa ini bermula ketika I Ketut Rugeg melalui kuasa hukumnya TB membuat surat kuasa untuk melakukan gugatan perdata terhadap Kejaksaan Negeri Klungkung atas kasus penyitaan tanah dengan terpidana mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra.
Dengan adanya gugatan tersebut, selanjutnya Kajari Klungkung Otto Sompothan menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk menindak lanjuti dan mengembangkan kasus perkara tindak pidana pencucian uang dengan terpidana I Wayan Candra.
Kejaksaan lalu melakukan pemeriksaan salah satu anak dari I Ketut Rugeg dengan inisial KPA (45). Lalu dijelaskanlah I Ketut Rugeg sejak tahun 2007 menderita stroke, sehingga tidak bisa menggerakkan anggota badan, berbicara maupun melakukan aktivitas secara normal.
Pihak penyidik kejaksaan sempat menanyakan kronologis kasus tersebut tentang siapa yang membuat surat kuasa dan cap jempol tertanda I Ketut Rugeg, dijelaskan oleh KPA bahwa dialah beserta adik-adiknya yang mencari pengacara TB. Selanjutnya KPA mengarahkan tangan ayahnya seolah-olah yang terbaring lemah untuk memberikan cap jempol di surat kuasa.
Sehingga seolah-olah, I Ketut Rugeg benar-benar membuat surat kuasa tersebut untuk pengacaranya guna melakukan gugatan perdata ke pihak Pengadilan Negeri Klungkung.
Kasi intel Kejari Klungkung Gusti Ngurah Anom Sukawinata diminta konfirmasi Minggu(19/5) mengungkapkan, dari kasus tersebut pihak kejaksaan melihat adanya perbuatan melawan hukum dalam surat yang sempat digunakan untuk menggugat pihak kejaksaan di Pengadilan Negeri Klungkung.
"Sehingga Kajari Oto Sompothan memerintahkan Jaksa untuk melaporkan karena ada dugaan tindak pidana, makanya kami melaporkan ke polisi. Apa tindak pidananya, nanti penyidik Polres yang akan membuktikan dan mendalaminya," ungkap Gusti Sukawinata.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kajari Klungkung Otto Sompothan, mengakui jika pihaknya digugat oleh dua kerabat dari terpidana kasus korupsi pengadaan lahan dermaga Gunaksa I Wayan Candra. Pihaknya digugat terkait aset yang disita oleh Kejari Klungkung, dari tangan Wayan Candra. Namun gugatan tersebut dilayangkan, setelah adanya keputusan tetap dari Mahkamah Agung jika aset tersebut adalah rampasan negara dan sudah siap untuk dilelang untuk menutupi kerugian negara.
"Mereka (penggugat), mau mengambil kembali aset yang sudah kami sita menjadi aset negara. Dalih mereka aset itu atas nama mereka. Padahal kasus ini kan sudah inkracht, atau sudah ada kekuatan hukum tetap. Sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, dan status aset ini menjadi barang rampasan negara dan sudah siap kami eksekusi (lelang)," tegas Kajari Klungkung, Otto Sompothan
Dengan adanya gugatan tersebut Kejari Klungkung melihat adanya indikasi dari pihak tertentu untuk berupaya melakukan tindak pidana pencucian uang. Pihak Kejari pun akan menelusuri siapa siapa yang ikut bermain dengan hal ini,sehingga nantinya siapapun yang diduga terlibat dalam upaya merebut aset negara yang sudah inkrakh bisa dituntut dihadapan hukum.
