balitribune.co.id | Denpasar – Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi penopang bagi perekonomian Indonesia sejak sebelum pandemi dengan kontribusinya yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Capaian ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang solid di tahun 2021 juga tidak terlepas dari kontribusi UMKM. Sehingga pemerintah terus menggunakan instrumen APBN agar UMKM dapat bertahan di masa krisis.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara secara hybrid saat seminar "Digitalisasi UMKM Perempuan Untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi: Harapan dan Tantangan,” Kamis (17/2) menyampaikan, dukungan dan pemberdayaan pemerintah Indonesia kepada UMKM dengan pemberian akses permodalan, khususnya kepada para pelaku usaha mikro perempuan. Bentuk dukungan tersebut berupa Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dimana selain memberikan pembiayaan, Pembiayaan UMi juga memberikan dukungan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha ultra mikro, termasuk pelaku usaha perempuan.
Dukungan pelatihan dan pendampingan yang diberikan antara lain pengurusan legalitas usaha, peningkatan kapasitas usaha, serta digitalisasi (penyaluran menggunakan uang elektronik dan pemasaran melalui sarana daring).
Suahasil menjelaskan, keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi tidak terlepas dari peran APBN yang fleksibel dan responsif selama pandemi.
Berbagai bentuk dukungan diberikan terutama agar dunia usaha, dan UMKM dapat terus bertahan ditengah pandemi. “Kita berharap bahwa pemulihan ekonomi akan dilanjutkan. Karena itu, kami meyakini bahwa salah satu kunci penting bagi pemulihan ekonomi adalah usaha mikro dan kecil," katanya.
Ia menambahkan, pemulihan ekonomi Indonesia dijalankan dengan mendorong usaha mikro dan kecil. "Pada saat bersamaan juga memastikan penyerapan tenaga kerja untuk mendistribusikan pendapatan yang lebih besar kepada masyarakat dari kegiatan beraktivitas usaha,” ungkap Suahasil.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto, menyampaikan Pembiayaan UMi ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana banyak pelaku usaha mikro yang masih belum dapat mengakses kredit komersial. “Banyak yang menjadi korban rentenir maupun lembaga kredit informal lainnya. Untuk itu, pembiayaan UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) agar para pelaku usaha ultra mikro dapat memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah dan cepat,” jelas Hadiyanto.
Saat ini, sekitar 37 juta atau 65% dari total UMKM yang ada di Indonesia dikelola oleh perempuan. Namun demikian, perempuan pengusaha juga memiliki tantangan yang tidak mudah dalam menjalankan usahanya. Salah satu fokus pemerintah adalah mengatasi kesenjangan gender melalui pemberdayaan perempuan, dimana digitalisasi diharapkan juga dapat membantu tercapainya kesetaraan finansial.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo yang menjadi salah satu pembicara menyampaikan bahwa pandemi membuka mata bahwa digitalisasi dan UMKM adalah kunci pemulihan ekonomi. ”Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada usaha kecil, termasuk UMKM. Di Indonesia, usaha kecil memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap perekonomian, sementara sekitar 53,76% usaha kecil dimiliki oleh perempuan, dengan 97% karyawan adalah perempuan. Proporsi usaha milik perempuan yang harus tutup karena pandemi adalah 7%, dua kali lebih tinggi dari milik laki-laki yang mencapai 3,4%” jelasnya.
Berdasarkan data tersebut, inklusi keuangan digital untuk UMKM perempuan merupakan salah satu upaya memberdayakan dan meningkatkan produktivitas perempuan, serta enabler penting bagi Indonesia dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Partisipasi perempuan yang lebih besar dalam perekonomian juga merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI Perempuan). Beberapa area prioritas SNKI diantaranya yaitu edukasi dan literasi keuangan, dukungan untuk UMKM perempuan, dan layanan keuangan digital untuk perempuan. Sementara itu, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, Ririn Kadariyah menambahkan, pemilihan tema seminar sangat relevan dengan tugas PIP mengingat 95% debitur UMi adalah perempuan, juga relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini. Dalam rangka Road to G20 Summit dan mendukung Agenda Presidensi G20 Indonesia, Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) menyelenggarakan seminar ini.
