balitribune.co.id | Negara - Mengawali tahun 2026, sejumlah pejabat di Jembrana mengalami pergeseran. Puluhan pejabat telah dilantik dan diambil sumpahnya. Bahkan pelantikan pejabat di awal tahun ini dilakukan dengan cara yang tak biasa. Seluruh birokrat di Jembrana pun kini kembali diingatkan untuk memikirkan isi perut rakyat.
Tidak seperti pada pelantikan pejabat pada umumnya yang dilakukan di ruangan refresentative berAC, pelantikan puluhan pejabat tinggi pratama (eselon II), administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) tersebut justru dilaksanakan di tengah areal kebun kakao milik I Ketut Sudomo yang terletak di Banjar Moding, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya pada Kamis (2/1/2026) lalu. Kebun kakao sengaja dipilih sebagai simbol agar pejabat yang dilantik tidak terlepas dari realitas kehidupan masyarakat di Jembrana.
Bupati Kembang Hartawan dikonfirmasi Minggu (4/2026) menyebut kakao merupakan salah satu komoditas sektor pertanian Jembrana khususnya perkebunan yang merupakan komoditas unggulan daerah hingga ke pasar ekspor diberbagai negara dan menjadi penopang perekonomian masyarakat Jembrana. Dengan melaksanakan pelantikan di tengah kebun tersebut, menurutnya pemerintah daerah ingin menegaskan komitmen membangun birokrasi yang membumi dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Pihaknya kembali mengingatkan seluruh birokrat khususnya di lingkup Pemkab Jembrana kini tidak hanya sebatas menjalankan tugas administrasi, namun harus memikirkan kondisi yang dihadapi oleh rakyat. Kedepan tidak lagi hanya berpikir urusan-urusan klasik administratif saja, itu harus sudah clear sekarang. Jadi sekarang, bagaimana memikirkan isi perut masyarakat, bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya para petani, nelayan, buruh dan lainnya, ungkap Bupati Kembang.
Bupati Kembang yang didampingi Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) dan Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi menegaskan, pengisian dan pengukuhan jabatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pihaknya pun menegaskan pengisian jabatan ini dilakukan secara objektif sesuai kompetensi yang dimiliki.
Pejabat yang dilantik tersebut yaitu, 8 orang Pejabat Tinggi Pratama, 44 orang Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebanyak 42 orang. Dengan total keseluruhan sebanyak 94 orang yang dilantik pada mutasi di awal tahun 2025 sekaligus mutasi pejabat ke empat kalinya setelah Pilkada Jembrana 2026. Pejabat peraih ranking pertama dalam seleksi terbuka pengisian 4 eselon II yang digelar pada akhir tahun 2025 lalu yang dilantik diantaranya I Gede Gus Diendi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jembrana, I Gusti Made Wijaya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jembrana, Ida Bagus Ketut Budi Aryana sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jembrana dan terakhir Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana.
Selain itu empat Pejabat Tinggi Pratama lainnya diangkat dalam jabatan yang sama mengacu pada Perda SOTK, dimana terdapat 4 OPD/Dinas yang digabung atau dirampingkan menjadi 2 OPD/Dinas dan 1 Organisai Perangkat Daerah (OPD) /Dinas yang dilebur kedalam 2 OPD/Dinas. Diantaranya, Dewa Gede Ary Candra sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Jembrana, I Wayan Sudiarta sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Jembrana.
Sedangkan Ni Kadek Ari Sugianti dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jembrana, dan dr. I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Jembrana. Posisi Direktur RSU Negara kini dijabat oleh dr. I Gusti Agung Putu Arinsantha menggantikan dr. Ni Putu Eka Indrawati yang bergeser sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Jembrana.
