Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dilema Jokowi


BALI TRIBUNE - Kurang dari tiga bulan lagi, tahapan pemilihan Presiden (Pilpres) sudah dimulai. Barangkali karena itu, spekulasi tentang figur Cawapres pendamping Jokowi kini menguat ke satu nama; Jenderal Purn. Moeldoko. Dari ring satu Istana terbersit kabar, Moeldoko sudah mendapat pemberitahuan tentang itu. Di kalangan Parpol pendukung Jokowi, mulai beredar informasi tentang figur Cawapres jagoan istana. Melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto, PDIP sudah mulai memberi reaksi. Bagaimanapun, kata Hasto dalam wawancara pers akhir pekan lalu, Cawapres pendamping Jokowi godokan istana itu mesti mendapat restu Jusuf Kalla dan Parpol pengusung Jokowi. Reaksi Hasto terdengar agak tertahan di dada. Sepertinya, PDIP belum ikhlas Jokowi didampingkan dengan orang di luar pilihan Megawati, meski Moeldoko juga salah satu tokoh yang masuk dalam radar PDIP. Pilihan nomor satu tentu Puan Maharani. Keruwetan lain yang terjadi di belakang adalah tentang ancaman Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua umum DPP PKB. Seperti diberitakan sebelumnya, Cak Imin menyatakan hanya berkoalisi dengan Parpol pengusung Capres yang menerima dirinya sebagai pendamping. Kemarin, 'ancaman' yang sama datang lagi dari Ketua PBNU, Said Agil Surat, yang menegaskan hanya akan mendukung Jokowi jika Cawapres pendampingnya dari PKB (Cak Imin). Bila dikalkulasi secara politis, PKB dan NU adalah penyumbang suara cukup signifikan. Pada Pemilu 2014 lalu, PKB mendulang suara 11.298.957 (9,04 persen). Apalagi kemudian ditambah massa NU, yang bukan pemilih PKB. Jumlahnya akan sangat menentukan kemenangan Jokowi. Bila dibanding Jend Purn Moeldoko, mantan Panglima TNI periode Agustus 2013 hingga Juli 2015 ini, memang tidak jauh berbeda. Selain posisinya sekarang sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang tentu sangat dekat dengan Jokowi, purnawirawan jenderal bintang lima ini akan mendapat suplai kekuatan dari 6 pernawirawan jenderal TNI yang kini mengitari Jokowi. Jenderal berwatak keras dan tegas ini juga masih memiliki prajurit loyal mulai dari lapisan Pati, perwira menengah hingga prajurit, yang tentu saja siap bekerja di bawah tanah untuk menaikan elektabilitasnya. Inilah dilema yang dihadapi Jokowi saat ini; antara loyalitasnya sebagai petugas partai yang bakal tunduk kepada PDIP, keinginannya untuk didampingkan dengan figur militer untuk memecah suara pendukung rivalnya Prabowo yang juga berlatar belakang militer, atau memilih Cak Imin guna menarik massa PKB, sekaligus Nahdiyin NU, yang cukup signifikan itu. Dalam sebulan ke depan, harusnya dilema ini sudah bisa cair dengan tidak membawa risiko yang signifikan. Artinya, dengan pola seperti apa agar ketika pilihan sudah dijatuhkan kepada satu figur, maka figur lain tidak berbalik menjadi 'musuh' atau berhadapan dengannya pada Pilpres 2019 mendatang. Kita tunggu kearifan itu dari Parpol pengusung. 

wartawan
Mohammad S. Gawi
Category

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Baca Selengkapnya icon click

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

APBD Buleleng Defisit Rp200 Miliar, Pembangunan RSUD Dibiayai Lewat Pinjaman Daerah

balitribune.co.id | Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah untuk mendukung revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng. Kebijakan tersebut berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diproyeksikan mengalami defisit lebih dari Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Banjir, Sedimentasi di Tukad Mati Kembali Dikeruk

balitribune.co.id |  Denpasar - Bencana banjir bandang yang terjadi tahun lalu, belantaran Tukad Mati Denpasar yang terparah. Memasuki musim hujan, Pemerintah Kota Denpasar bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida melakukan pengerukan sedimentasi di alur Tukad Mati, Jalan Pura Demak I, Pemecuta kelod, Selasa (22/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.