balitrbune.co.id | Negara - Birokrasi Pemkab Jembrana kembali menjadi sorotan. Kali ini kalangan legislative di DPRD Kabupaten Jembrana menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tubuh Pemkab Jembrana. Selain kinerja yang dinilai belum maksimal, minimnya kehadiran Kepala OPD saat rapat di DPRD Jembrana diminta menjadi perhatian serius pihak eksekutif.
Sorotan terhadap birokrasi di tubuh Pemkab Jembrana terungkap saat Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 Kamis (24/3/2022). Fraksi-fraksi menuangkannya dalam Pandangan Umum fraksinya. Seperti Fraksi Partai Gerindra. Dalam pemandangan umum yang dibacakan ketua fraksinya, I Ketut Sadwi Darmawan mempertanyakan kinerja OPD Pemkab Jembrana, Terlebih menurutnya saat ini akan memasuki nulan keempat dalam tahun anggaran yang sedang berjalan.
“Namun kami tidak melihat (nyaris tak terdengar) progress yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam rangka merealisasikan anggaranyang sudah direncanakan dalam APBD,” ungkapnya. Berdasarkan pengamatan dan data yang pihaknya miliki justru dikatakannya terjadi proses keterlambatan atau rendahnya anggaran yang terserap (kurang dari 20 persen) yang menurutnya disebabkan oleh kapasitas birokrasi. “Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kami, ada apa denganmu birokrasi,” ungkapnya.
Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat yang butuh perencanaan, pelaksanaan dan batas waktu yang khusus, menurutnya menuntut prngorbanan waktu dan loyalitas yang tinggi dari masing-masing kelapa dinas serta jajarannya untuk merealisasikan program yang telah direncanakan. “masih sangat banyak kegiatan yang bersumber dari DAK pada masing-masing OPDyang merencanakan, dananya belum terserap maksimal sehingga banyak jenis kegiatan menjadi tertunda, masih menunggu proses realiasai anggaran,” tegasnya.
Begitupula Fraksi Golkar. Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh I Made Sabda menyatakan kinerja OPD yang menunjang program Bupati harus lebih ditingkatkan, “Saat ini masih banyak OPD yang kita lihat masih lambat dan cenderung jalan di tempat. Terbukti serapan anggaran triwulan I masih sangat minim dan proses pelaksanaan DAK yang lambat,” ungkapnya. Ia juga menyatakan rasionalisasi target PAD harus dilakukan, “masih belum adanya keberanian OPD memasang target PAD yang lebih besar,” paparnya.
Padahal menurutnya potensi untuk peningkatan sudah jelas dan sangat terbuka. “2022 kami berharap semua OPD bekerja lebih giat lagi dalam membantu Bapak Bupati untuk mencapai Jembrana Bahagia dan dengan kehadiran pejabat-pejabat setingkat menteri di Jembrana dapat menjadi inspirasi untuk lebih maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas di masing-masing OPD,” ujar I Ketut Catur dalam Pandangan Umum Fraksi Demokrat. Penanganan pengaduan masyarakat yang sifatnya perlu penanganan segera juga dinilai masih lamban.
“Saya berpikir kalau Anggota DPRD saja yang menyampaikan aspirasi kurang mendapat respon yang mendapatkan respon yang baik, bagaimana jika masyarakat yang menyampaikannya,” ujar Ketua Fraksi Kebangkitan Persatuan, H. Muhamad Yunus. Bahkan di akhir rapat, Ketua DPRD, Ni Made Sri Sutharmi menyoroti rapat paripurna yang hanya dihadiri beberapa kepala OPD, “mohon kepada saudara Wakil Bupati yang mewakili Bupati untuk menekankan ke Bapak Sekda terkait kehadiran kepala OPD saat rapat di Dewan,” ujarnya.
“Kalau memang Kepala OPD tidak bisa hadir, agar ada yang mewakili. Ini agar menjadi perhatian serius dari Pak Sekda” tegasnya dalam bahasa Bali. Sontak Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna mengeluarkan ponselnya. Ia tampak langsung memotret barisan kursi kepala OPD yang tampak lengang dan hanya terisisi oleh beberapa Kepala OPD maupuna pejabat yang mewakili, “nanti kami sampaikan ke Pak Sekda,” ujar Wabup Ipat ditemui saat keluar dari Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana.
