BALI TRIBUNE - Dinas Perhubungan Bangli bakal mengusulkan penambahan trayek baru bagi armada Damri ke Balai Lalu Lintas angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyebrangan ( LLAJSDP) Denpasar . Usulan untuk trayek Bangli-Kintamani –Desa Catur, Kintamani. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Bangli Gde Artha, Selasa (17/6). Kata Gde Arta selama hampir setahun lebih beroperasi, ternyata animo masyarakat untuk memanfaatkan armada Damri semakin meningkat. Sejauh ini  PT Damri baru melayani Trayek Bangli- Kintamani  Songan, Bangli - Kintamani -Tejakula (Buleleng). Menurut Gde Arta diusulkannya penambahan trayek Bangli – Kintamani - Catur untuk memperluas cakupan wilayah yang terlayani PT Damri. Selain itu trayek tersebut tidak terlayani oleh angkutan umum. ”Kami akan segera usulkan  untuk penambahan trayek,” kata Gde Arta. Pengawas  PT Damri di Bangli Yokki Sugriwa mengatakan, jumlah armada  PT Damri sebanyak lima unit. Empat unit kendaraan melayani trayek dan 1 unit kendaraan sebagai cadangan. “Sewaktu-waktu jika ada kendaraan yang rusak, maka mobil cadangan dioperasikan,” ujarnya. Kata Yokki Sugriwa untuk trayek yang baru terlayani yakni Bangli- Desa Songan Kintamani, dan Bangli - Kintamani – Tejakula (Buleleng). Berbicara masalah tarif, Yokki Sugriwa menyebutkan untuk  Bangli  sampai  Penelokan tarifnya Rp 3000, Bangli - Kintamani hanya Rp 4000, Bangli – Desa Lateng Rp 6000, Bangli – Madenan (Singaraja) hanya Rp 7000,  Bangli - Tejakula (Singaraja) Rp 10.000, Bangli - Desa Kedisan Rp 4000 dan Bangli- Desa Songan, hanya Rp 5000. ”Kalau dihitung- hitung tarifnya sangat murah, bayangkan saja dari Bangli sampai desa Songan, Kintamani hanya Rp5000, kalau naik sepeda motor bisa menghabiskan minyak  sampai 2 liter,” sebutnya. Disinggung animo masyarakat memanfaatkan armada PT Damri, kata Yokki Sugriwa memang semakin meningkat, semisal untuk trayek Bangli - Songan rata-rata 20 penumpang per unitnya. Selain itu khusus untuk pelajar sejauh ini memang digratiskan. Sementara untuk penambahan trayek baru, harus ada semacam usulan yang disampaikan oleh kepala desa yang intinya memohon agar desanya terlayani armada Damri. “Harus ada semacam reques atau usulan dari kepala desa, kalau tidak ada usulan dianggap suatu desa tidak membutuhkan layanan dari PT Damri,” ungkap Yokki Sugriwa.