Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dispar Denpasar Perkuat Wisata Berbasis Budaya

Konsultasi Publik
Bali Tribune / KONSULTASI PUBLIK - Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Denpasar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 secara daring, Kamis (10/9/2026).

balitribune.co.id | Denpasar - Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Denpasar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 secara daring, Kamis (10/9/2026). Forum lintas sektor ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, mengevaluasi kebijakan, serta menyempurnakan kualitas pelayanan publik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf).

Kepala Dispar Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti, menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata diarahkan pada visi Kota Kreatif Berbasis Budaya. Pelayanan publik harus mampu memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan sekaligus dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Dalam FKP tersebut, beberapa layanan yang menjadi sorotan utama meliputi optimalisasi gedung Dharma Negara Alaya (DNA) sebagai pusat ekosistem ekraf, peningkatan layanan informasi, serta operasional Dokar Hias gratis setiap Sabtu dan Minggu untuk rute Denpasar Heritage City Tour.

Berdasarkan data Dispar, tren positif tercermin dari peningkatan indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Angkanya terus naik dari 88,53 pada 2023, menjadi 88,76 pada 2024, dan mencapai 89,72 pada 2025 dengan kategori sangat baik. Kunjungan wisatawan sepanjang 2025 juga menembus 2.051.927 orang, yang didominasi 1,4 juta wisatawan domestik.

"Capaian ini menjadi motivasi kami untuk menjaga kualitas dan terus menghadirkan inovasi pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan," ujar Riyastiti.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Dispar konsisten menggulirkan program strategis seperti Denpasar Festival dan Sanur Village Festival. Selain itu, penguatan SDM dilakukan lewat sertifikasi tenaga kerja hotel, pembinaan kelompok sadar wisata (pokdarwis), hingga fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kota Denpasar, A.A. Amerta Jaya, menyambut baik forum evaluasi ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi terpadu untuk memperkuat aspek kebersihan, penerangan publik, dan kompetensi SDM demi menjaga citra pariwisata Denpasar yang berkelanjutan.

wartawan
HEN
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.