Denpasar, Bali Tribune
Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kabupaten Karangasem, masih menunggu keputusan DPP Partai Demokrat. Alotnya proses pelaksanaan Muscab yang gagal digelar pada 16 Mei lalu tersebut lantaran ketatnya pertarungan antara calon petahana Gusti Putu Eka Mulyawan WS alias Gus Wawan dengan penantangnya, Gede Sumantara.
Muscab gagal digelar ketika itu karena dari total tujuh Pengurus Anak Cabang (PAC) di Karangasem yang memiliki hak suara, satu di antaranya absen yakni PAC Kecamatan Rendang. Kondisi ini membuat dukungan antara Sumantara dan Gus Wawan berimbang, sehingga diputuskan Muscab tak dilaksanakan. Sayangnya setelah dua minggu ditunda, Muscab ini tak kunjung digelar.
Hal ini terjadi, lantaran pendukung kedua kubu tak kunjung menemui kata sepakat. Agar masalah tak berlarut-larut, DPP Partai Demokrat kemungkinan akan mengambil alih serta menggunakan kewenangannya untuk menunjuk nahkoda mercy di bumi lahar. Kabarnya, nama Ketua DPC Partai Demokrat Karangasem sebenarnya sudah ada di kantong DPP Partai Demokrat.
“DPP cenderung mempertahankan Gus Wawan,” kata salah seorang petinggi Demokrat Bali, di Denpasar, Minggu (29/5). Ia enggan merinci mengapa DPP Partai Demokrat lebih memprioritaskan incumbent. “Yang jelas pusat menginginkan agar kader-kader yang duduk di kursi pimpinan partai memiliki catatan yang bagus,” kelit sumber yang enggan identitasnya disebut ini.
Dikonfirmasi secara terpisah Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, enggan berkomentar banyak. Ia hanya menyebut, Muscab Partai Demokrat Karangasem tergantung jadwal yang dibuat DPP Partai Demokrat. “Intinya bahwa Muscab Demokrat Karangasem belum digelar. Kapan jadwalnya, kita tunggu saja keputusan DPP. Yang pasti itu segera digelar,” tandas Mudarta.
Hal tak jauh berbeda juga dilontarkan Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, akhir pekan kemarin. “Muscab Partai Demokrat akan digelar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya. Disinggung DPP Partai Demokrat akan memberikan kesempatan kembali kepada calon petahana, Hinca hanya menjawab diplomatis.
“Kita percayakan dulu DPC untuk melaksanakan Muscab. Mekanisme di Demokrat, kalau memang gak bisa tuntas di bawah, maka diserahkan ke DPP,” kata Hinca. Ditanya apakah kader yang memiliki catatan kasus hukum akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan? Hinca mengatakan bahwa keputusan yang diambil nantinya sudah dipertimbangkan secara matang.
