balitribune.co.id | Mangupura - Kalangan DPRD Badung mengaku mendukung dan mendorong agar proyek PKBU Jalan Lingkar Selatan segera bisa diselesaikan. Hanya saja, dengan situasi Covid-19 yang membuat pariwisata Badung anjlok dirasa sangat mustahil Pemkab Badung bisa melakukan pembebasan lahan dengan anggaran sampai Rp 800 miliar.
“Saat ini semua masih akan. Tapi, memang saat inilah (wisatawan sepi) kita semestinya memperbaiki fasilitas pariwisata kita,” ujar anggota Komisi II Nyoman Dirga Yusa pada rapat kerja dengan Dinas PUPR Badung di Gedung Dewan, Senin (17/1/2022).
Walaupun keuangan Badung tengah sulit, politikus PDIP ini minta eksekutif bisa memberi gambaran kapan proyek ini bisa terlaksana dan kapan ditarget selesai.
“Kami sebenarnya ingin tahu estimasinya kapan? Tahun berapa? Karena sejauh ini kami belum dapat penjelasan kapan jalan lingkar ini akan terwujud,” kata Dirga yang juga Ketua BK DPRD Badung ini.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi II I Gusti Anom Gumanti dan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata. Menurutnya, harus ada langkah pasti dalam pembangunan mega proyek dengan skema PKBU ini. Sebab, pembangunan proyek ini akan melibatkan investor.
“Yang jelas kami sepakat Jalan Lingkar Selatan ini adalah alternatif untuk mengurai kemacetan di sana,” kata Anom Gumanti.
Sejatinya pihaknya pun memaklumi mega proyek ini tidak mungkin selesai dalam waktu dekat. Pasalnya, selain membutuhkan anggaran yang besar, keuangan Badung saat ini tengah sulit akibat diterpa pandemi Covid-19.
“Situasi sekarang tidak mungkin. Tapi, paling tidak kita sudah membuat rancangannya. Kita sudah berpikir ke depan untuk pembangunan pariwisata di Badung Selatan. Sama halnya dengan proyek MRT di Jakarta, itu dirancang sepuluh tahun lalu, dan baru terealisasi sekarang,” pungkasnya.
