BALI TRIBUNE - DPRD Provinsi Bali mengapresiasi langkah yang diambil Kabupaten Badung untuk menambah pembangunan Sekolah SMA di wilayah Kabupaten Badung. Hal tersebut terungkap saat Kunjungan Kerja Anggota DPRD Bali yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama bersama Wakil Ketua Gusti Bagus Alit Putra, Ketua Komisi I Ketut Tama Tenaya dan Ketua Komisi IV Nyoman Parta beserta anggota, berkoordinasi masalah pembangunan SMA, Senin (23/7) di Puspem Badung. Kunja DPRD Bali diterima Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa beserta pimpinan Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemkab Badung. Dari Pemerintah Provinsi hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tia Kusuma Wardani, Karo Aset dan Karo Hukum. Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, koordinasi masalah SMA ini dilakukan terkait dengan banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah SMA, khususnya overload terjadi di Gianyar dan Tabanan. Menindaklanjuti hal ini, Kabupaten Badung telah siap mengambil langkah cepat dengan segera membangun sekolah SMA di Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Kuta Selatan. "Kami dari DPRD Bali sangat mengapresiasi sekali, karena di perubahan ini Badung akan membangun dua sekolah SMA. Karena menggunakan tanah provinsi, kita akan koordinasikan secara teknis sehingga belajar mengajar dapat tercapai dengan baik dan kita sebagai pelakunya tidak menyalahi aturan," jelasnya. Wabup Suiasa menyampaikan, atas nama masyarakat dan pemerintah kabupaten badung mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPRD Bali yang telah melakukan kunjungan kerja di Badung, untuk melakukan koordinasi membahas masalah usulan Pemkab Badung untuk rencana Pembanguan SMA/SMK yang lokasinya menggunakan lahan milik pemerintah provinsi bali. Dari koordinasi ini, kata Suiasa, hasilnya sangat mengembirakan, karena sudah ada kesepakatan dari usulan pembangunan dua SMA di Kuta Selatan yang lokasinya di Mumbul, Kelurahan Benoa dan Abiansemal lokasinya di Desa Sedang. "Melalui koordinasi ini sudah ada kesepakatan dan kesepahaman dengan DPRD Bali, permohonan kami Pemkab Badung itu sudah diamini, dan akan segera dibuatkan balasan untuk melakukan persetujuan terhadap hal ini," jelasnya. Dari persetujuan ini, Pemkab Badung sudah memastikan mulai Perubahan 2018 ini dianggarkan studi kelayakan (faesibility study), DED termasuk menganggarkan pembangunan gedungnya sehingga di tahun 2019 persoalan penerimaan siswa baru untuk SMA/SMK khusunya di Badung dapat diminimalkan. "Artinya kami di Badung sudah on the track membahas mulai dari perencanaan, penganggaran termasuk dalam pengerjaannya," tegasnya.