balitribune.co.id | Denpasar - Dalam waktu dekat Komisi II DPRD Provinsi Bali berencana melakukan sidak di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk terkait pemasukan daging beku (frozen), begitu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, Sabtu (27/8) di Denpasar. Pihaknya tidak akan sendirian tapi akan menggandeng Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Bali serta instansi terkait lainnya.  

“Perlu juga dilakukan pengawasan pemasukan daging beku dari luar Bali, kan selama ini kita tidak pernah tahu asal muasalnya,” ujar Politisi Asal Desa Liligundi, Buleleng, ini. 

Ia berpendapat, seiring dengan merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa daerah, tidak ada salahnya jika Bali yang notabene masuk dalam Zona Hijau (Green Zone) mesti lebih waspada, baik pemasukan daging beku apalagi hewan ternak hidup. 

“Pengawasan ini bagian dari mitigasi risiko terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi,” ungkap Kresna Budi. Ketidakpastian dibukanya pengiriman ternak ke luar Bali akibat merebaknya kasus PMK menjadi perhatian serius, sambungnya.

Seperti diketahui Komisi II DPRD Bali dan Aspednak Bali, menyoroti merebaknya kasus PMK yang menjadi perhatian serius. Namun Bali yang masuk zona hijau rupanya belum juga dibuka lalu lintas ternaknya. Hal ini yang lantas menjadi sorotan Komisi II DPRD Bali dan Aspednak. Padahal para peternak di Bali sudah “menjerit”. 

Lantas berdasar pengalaman Kresna Budi yang berlatar belakang pengusaha ini, mengungkapkan hewan ternak yang berasal dari Bali, begitu sampai di daerah tujuan biasanya langsung dipotong, bukan untuk dipelihara. Iapun  meminta kepada pemerintah penutupan lalu lintas ternak jangan terlalu lama berlangsung yang berakibat akan mematikan peternak itu sendiri. Pasalnya, peternak membeli pakan yang tidak sedikit. Kalau tidak dikirim, ternak akan kelebihan berat sehingga nilai jual juga rendah disamping sangat berisiko.

"Salah satu fungsi pemerintah adalah apabila menerapkan aturan mesti dibarengi adanya solusi. Namun ini tidak ada solusi. Jangan ada aturan justru membunuh rakyat sendiri. Padahal ternak yang dikirim besoknya akan dipotong. Sebetulnya tidak ada masalah terhadap pengiriman ternak dari Bali," tandasnya, sembari mengingatkan daging babi dan sapi menjadi salah satu pemicu inflasi di Bali. 

Sementara itu Ketua DPD Aspednak Bali, Rai Sukarya mengatakan, berlarut-larutnya kondisi sekarang ini tentu akan mematikan para peternak termasuk perdagangan daging segar. Ia mengingatkan keluhan peternak, pedagang dan masyarakat adalah hal yang utama yang harus diperhatikan. 

“Kami menginginkan solusi yang terbaik dan tercepat. Kalau hanya menunggu dalam ketidakpastian, pusat kan tidak merasakan penderitaan petani di bawah," tegasnya.

Seiring akan diadakannya even G20, pihaknya juga menginginkan semuanya berjalan lancar. Begitu pula pengiriman ternak juga berjalan. Begitu Bali dinyatakan tidak ada PMK, mestinya pengiriman juga dibuka.

"Hewan yang masuk bolehlah dilarang, tapi yang keluar mesti dibuka. Toh juga yang keluar ini hewan tidak sakit. Bahkan setibanya di daerah tujuan, ternak langsung dipotong. PMK ini tidak menyebar ke manusia. Dan Bali saat ini dalam posisi ‘zero case’ PMK," jelasnya, seraya berujar kondisi terkini para petani sudah sangat merugi. Permintaan pasar menginginkan daging segar. Sehingga pengiriman ternak hidup lebih dibutuhkan. Bahkan secara tegas Rai Sukarya menyatakan Aspednak Bali siap memberi disinfektan bagi kendaraan yang dipakai mengangkut ternak.