BALI TRIBUNE - Provinsi Bali merayakan HUT ke-59, Senin (14/8) hari ini. Terkait perjalanan panjang Pulau Dewata yang sudah melewati usia emas ini, DPRD Provinsi Bali memberikan pandangan, evaluasi, saran sekaligus harapannya. Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, mengakui bahwa Bali hingga kini sudah menorehkan banyak kemajuan.
Namun, Bali masih menghadapi tantangan utama terkait masalah keamanan dan terorisme, serta harus waspada terhadap ancaman lain, seperti narkoba yang harus diantisipasi bersama. “Semakin banyak orang datang, macam-macam tingkah polanya. Kemudian narkoba itu sudah masuk ke jaringan, ke mana-mana. Kita harus antisipasi bersama,” ujar Adi Wiryatama di Denpasar, Minggu (13/8).
Hal lain yang menjadi perhatian serius mantan Bupati Tabanan ini adalah keberadaan UU Nomor: 64/Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Menurut dia, UU ini sudah kedaluarsa dan ia pun mendorong Bali memperjuangkan UU itu segera direvisi. "UU itu produk lama sekali, sedangkan umur kita (Provinsi Bali) sudah 59 tahun. Di mata pemerintah pusat, kita akhirnya tidak punya potensi apa-apa,” katanya.
Perjuangan revisi UU itu akan dibahas oleh DPRD Provinsi Bali pada masa sidang berikutnya. Selain itu, UU Nomor: 33/Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah juga harus direvisi, agar pemerintah pusat memberikan dana perimbangan untuk Bali dari sektor pariwisata.
Dalam revisi UU itu, diusulkan agar pariwisata bisa masuk dalam pasal-pasal sumber dana perimbangan yang bersumber dari sumber daya lainnya. Selama ini, hanya daerah yang menghasilkan sumber daya alam yang mendapat dana perimbangan dari pusat. "Padalah pariwisata sudah menyumbangkan devisa yang besar kepada pemerintah pusat. Ini yang kita perjuangkan agar pariwisata juga menjadi sumber dana perimbangan untuk dibagikan kepada Bali," jelas Adi Wiryatama.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, mengatakan, dari berbagai indikator pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Bali berada pada posisi terbaik secara nasional. Bali juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Ini berkat implementasi visi Bali Mandara yang direncanakan, diimplementasikan, dikoordinasikan, dan dievaluasi dengan baik antara eksekutif dengan legislatif," tutur Sugawa Korry.
Kendati demikian, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali ini mengakui masih ada masalah yang harus ditangani ke depan, yaitu masih terjadinya kesenjangan dan ketimpangan antardaerah. Di satu sisi ada kabupaten di Bali yang kaya raya, tapi di sisi lain ada kabupaten yang sangat terbatas kemampuan anggarannya, yang disebabkab oleh tidak meratanya hasil dari kue pariwisata melalui pajak hotel dan restoran (PHR).
Sugawa Korry mendorong dilakukan revisi UU Nomor: 28/Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar ketentuan pemungutan PHR implementasinya lebih berkeadilan. Sebab selama ini, PHR hanya dinikmati oleh daerah yang punya fasilitas hotel dan restoran saja.
Sedangkan pariwisata sesungguhnya dibangun dan didukung oleh seluruh kabupaten/kota serta masyarakat Bali. Dalam revisi UU itu, didorong agar diatur pendapatan dari PHR wajib diberikan juga untuk kabupaten/kota pendukung pariwisata agar menjadi hak mereka, bukan atas dasar pemberian atau belas kasihan. "Sehingga PHR bisa diberlakukan lebih berkeadilan untuk mempersempit kesenjangan," tegas Sugawa Korry.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Ketut Tama Tenaya, memberikan apresiasi kepada Pemprov Bali atas berbagai prestasi yang telah diraih, termasuk mendapatkan opini WTP berturut-turut dari BPK. Politisi PDIP asal Badung Selatan ini menilai Pemprov Bali belum melakukan kerja maksimal. "Masih banyak hal yang perlu diperhatikan seperti kemiskinan, pemerataan pembangunan, pendidikan yang berkualitas, pemberantasan narkoba dan keamanan," kata Tama Tenaya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali I Nengah Tamba, menyoroti masih banyak warga Bali yang miskin, dan persoalan kemiskinan ini harus diselesaikan. Ia mengapresiasi berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan di Bali, namun ia mendorong Pemprov Bali untuk menjadikan monentum hari jadi Provinsi Bali ini untuk memberi perhatian lebih kepada warga miskin dengan memberi mereka pekerjaan.
"Beri yang miskin pekerjaan. Yang terpidana saja dapat pengurangan hukum. Muliakanlah mereka dengan cara memberi mereka pekerjaan sebagai hadiah 59 tahun Provinsi Bali. Rekrut mereka jadi PNS, tenaga kontrak, polisi, tentara dan lainnya," pinta Tamba.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Kadek Diana, mengakui, memasuki usia ke-59 Provinsi Bali ini sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam segala sektor pembangunan. Diantaranya, infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, irigasi, bangunan sekolah-sekolah, rumah sakit mulai yang bertaraf internasional (RSU Bali Mandara) sampai RS Pratama yang tersebar di kabupaten/kota se-Bali.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali asal Gianyar ini menambahkan, Pemprov Bali juga sudah mampu menekan angka kemiskinan, gini ratio (kesenjangan pembangunan), menekan laju inflasi. Selain itu IPM juga sangat baik, pencapaian PAD sangat tinggi pada kisaran Rp3,250 triliun, dan lainnya.
Menurut dia, sendi dan fondasi pembangunan dalam segala bidang, sudah cukup baik. "Tinggal ke depan siapapun yang akan terpilih sebagai estafet kepemimpinan di Bali, baik di eksekutif maupun legislatif, membuat kebijakan yang bisa melengkapi pencapaian yang sudah ada dalam segala bidang pembangunan tersebut," harap Kadek Diana.
