Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Bali Usulkan Layanan Gratis untuk Rapid Test dan Swab

Bali Tribune / I Wayan Rawan Atmaja.

balitribune.co.id | DenpasarSeluruh fraksi di DPRD Provinsi Bali mengapresiasi penanganan Covid-19 yang terus digalakkan oleh Pemprov Bali. Apresiasi ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Senin (19/10). 

"Penanganan pandemi Covid-19 di Bali telah menunjukan hasil yang menggembirakan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali I Wayan Rawan Atmaja, saat membacakan Pandangan Umum Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali Terhadap Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 

"Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kesembuhan dan menurunnya angka pasien yang dirawat. Terkait hal tersebut, kami mengapresiasi  langkah – langkah yang telah dilakukan Saudara Gubernur Bali beserta jajaran terkait penanganan Covid-19," imbuhnya. 

Di tengah keberhasilan ini, seluruh fraksi di DPRD Provinsi Bali mendorong Gubernur Bali Wayan Koster untuk lebih memperhatikan kesejahteraan paramedis, tenaga medis dan non medis yang telah berjuang sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19. Dewan berharap, mereka diberikan insentif. 

"Kami juga mohon Saudara Gubernur dapat mengalokasi anggaran guna memberikan pelayanan gratis terhadap masyarakat yang melakukan rapid test dan swab. Hal ini penting dilakukan mengingat perekonomian masyarakat Bali dewasa ini sangat memprihatinkan," ujar Rawan Atmaja. 

Pada kesempatan yang sama, Dewan juga mengapresiasi Gubernur Bali yang telah memberikan bantuan dana Rp 50 juta pada Anggaran Perubahan APBD Tahun 2020 kepada Satuan Tugas Gotong Royong Desa Adat. Bantuan ini digelontor untuk dana operasional penanganan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di wilayah Desa Adat di Bali. 

"Dengan bantuan dana tersebut, tentu sangat membantu kegiatan Satgas Gotong Royong Desa Adat di Bali sebagai biaya sekala – niskala menangani pencegahan wabah Covid-19 yang masih terjadi," kata Rawan Atmaja, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama dan dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, ini. 

"Kami juga mendorong saudara Gubernur Bali agar menambah layanan rumah sakit sebagai rujukan bagi Krama Bali yang terpapar positif Covid-19, namun tidak mampu melaksanakan isolasi mandiri sehingga yang bersangkutan cepat dapat ditangani," pungkas politikus Golkar asal Badung ini.

wartawan
San Edison
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.