balitribune.co.id | Amlapura - DPRD Karangasem menggelar rapat paripurna dengan agenda pemberian rekomendasi dewan atas Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Karangasem Tahun 2021. Rapat paripurna, Senin (18/4/2022), dipimpin oleh Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika dan dihadiri oleh Bupati Karangasem I Gede Dana bersama Wabup I Wayan Artha Dipa.
Kendati dapat menerima LKPJ Bupati Karangasem Tahun 2021 tersebut, namun berbagai catatan dan rekomendasi diberikan dewan, menyoroti banyak hal dalam pelaksanaan pembangunan dan penggunaaan anggaran daerah. Rekomendasi dewan tersebut dibacakan oleh I Gede Parwata anggota DPRD Karangasem.
Dari sisi kebijakan pemerintah, dewan mendorong eksekutif untuk melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifisikasi guna meningkatkan PAD Karangasem dari sektor pajak, serta meminimalisasi kebocoran pajak utamanya pajak mineral bukan logam.
Dewan juga menyoroti soal pendidikan, di mana pengeluaran orang tua siswa bertambah untuk membeli paket internet dengan adanya pembelajaran secara Daring. Maka semestinya serapan beasiswa dari anggaran yang ada seharusnya bisa terlaksana. “Permasalahan yang kita temui terkait dengan pemberiam beasiswa kepada siswa sekolah dasar, yaitu kurang tepat sasaran, masih ada tebang pilih, bahkan yang pantas menerima justru tidak mendapatkan beasiswa,” sebutnya.
Karena itu, validasi data dan prinsip keadilan agar menjadi perhatian, dan kesampingkan kepentingan politik agar anak anak yang benar benar membutuhkan tidak menjadi korban kepentingan politik. Hal yang sama juga terjadi pada program untuk beasiswa bagi anak anak sekolah menengah, serapan anggarannya hanya 2,9 persen.
Selain itu, sesuai data guru yang pensiun tahun 2021 dan tahun 2022 berjumlah 844 orang guru, maka jika tidak disikapi akan menyebabkan terbengkalainya proses belajar bagi anak didik. Untuk itu segera prioritaskan anggaran untuk rekrutmen tenaga pendidik melalui P3K, lakukan verifikasi data sesuai aturan yang berlaku, jangan lagi merekrut guru dengan sistem kontrak, karena gaji guru kontrak tidak manusiawi.
Dalam hal mutasi guru, hendaknya sesuai dengan asas manfaat, efesiensi, pemerataan. Jangan sampai mutasi terkesan ditumpangi kepentingan dendam politik team sukses Pilkada, akibatnya terjadi kegaduhan dan akan mengganggu keberlangsungan pendidikan di sekolah. Pemerintah daerah juga diminta agar memaksimalkan program bea siswa di tingkat SD, SLTP,dan SLTA sehingga masyarakat dapat menikmati Pendidikan secara gratis.
Bupati Karangasem I Gede Dana menyampaikan terimakasih atas pembahasan dan rekomendasi yang diberikan dewan terhadap LKPJ Bupati Karangasem Tahun 2021. Pihaknya menegaskan dalam melaksanakan program pembangunan akan tetap berpegang pada prinsip aturan dan mekanisme yang ada. Tentunya menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Sebab kata Gede Dana meskipun program banyak tapi anggaran tidak ada, tentu menurutnya harus melihat mana yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan.
