BALI TRIBUNE -DPRD Karangasem akhirnya memutuskan untuk menunda rapat paripurna dengan agenda pengesahan atau penetapan enam Ranperda yang salah satunya adalah Perda tentang Pajak Mineral Bukan Logam atau Galian C.

Ditundanya rapat paripurna, lantaran kehadiran dewan tidak kuorum sehingga pimpinan rapat, yakni Ketua DPRD Karangasem terpaksa memutuskan untuk menunda rapat paripurna yang digelar pada Selasa (25/4) malam tersebut.Selain itu, pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Karangasem, juga tidak bisa hadir.

Gagal terselenggaranya rapat paripurna Selasa malam itu, mengundang perhatian banyak kalangan.Ada yang menduga jika sejumlah anggota dewan memboikot jalannya paripurna, meski kemudian itu ditepis dengan berbagai alasan. Memang sedianya rapat paripurna itu akan digelar pada pukul 19.00 Wita, namun saat itu hanya 16 orang anggota dewan saja yang datang sehingga diputuskan untuk menskors sidang beberapa jam sambil menunggu kehadiran anggota dewan lainnya.

Namun hingga larut malam, hanya 25 orang anggota dewan saja yang datang.Karena tidak kuorum Ketua DPRD I Nengah Sumardi dengan kesepakatan anggota dewan lainnya yang saat itu hadir akhirnya memutuskan untuk menunda rapat paripurna tersebut."Kami sudah berusaha menghubungi anggota dewan lainnya untuk hadir, tapi ada yang mengatakan sedang sakit ada juga HP nya tidak aktif," ungkap Nengah Sumardi, kepada wartawan malam itu.

Selain itu dalam rapat paripurna yang akhirnya ditunda itu, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri juga tidak hadir.Dan seharusnya untuk rapat paripurna dengam agenda mengambil keputusan itu, bupati harus hadir dan tidak boleh diwakilkan.

Terkait kapan rapat paripurna itu akan dilaksanakan lagi, menurutnya itu tergantung keputusan Badan Musyawarah (Banmus). "Nanti kan dirapatkan lagi oleh Banmus," sebutnya.

Ketua Fraksi PDIP, DPRD Karangasem, I Gede Dana, membantah tegas terkait isu boikot rapat paripurna tersebut.Untuk Fraksi PDIP sendiri menurutnya banyak yang hadir.Terkait anggota dewan dari fraksi lainnya yang tidak hadir, menurutnya, kemungkinan anggota dewan sedang ada persembahyangan di Pura Besakih.

"Tidak ada boikot, karena banyak anggota dewan yang ada acara persembahyangan di Besakih sehingga mereka berhalangan untuk hadir.bupati juga tidak hadir," lontarnya.