BALI TRIBUNE - DPRD Kabupaten Badung kembali menggelar sidang paripurna, Kamis, (5/4). Sidang paripurna kali ini beragendakan penyampaian rekomendasi DPRD Badung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2017.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi  kedua Wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Hadir Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dan seluruh pimpinan OPD Pemkab Badung.

Wakil Ketua I DPRD Badung, I Nyoman Karyana yang membacakan rekomendasi mengatakan, secara garis besar pihak dewan sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkab Badung terutama dalam peningkatan pelayanan publik. "Meski begitu, ada beberapa rekomendasi kepada pemerintah yang perlu kami sampaikan" ujarnya.

Pada bidang kesehatan, dewan menyarankan, agar mengembangkan Puskesmas Abiansemal I untuk menjadi rumah sakit. Pembangunan rumah sakit di Kuta Selatan dan pengembangan layanan puskemas rawat inap di Kuta Utara. "Kami juga mendorong operasional sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar kinerja puskesma semakin meningkat dan profesional," katanya.

Pemerintah lanjut Karyana, disarankan memberi pendampingan sebagai fasilitator dan mediator UMKM dengan sektor usaha besar agar menjadi usaha yang maju dan kompetitif.

Dalam upayap eningkatan akses layanan pendidikan pemerintah diharapkan terus melakukan inovasi-inovasi baru. "Langkah yang perlu dilakukan yakni pendirian unit sekolah menengah baru dan regrouping sekolah yang jumlah siswanya sedikit," sarannya.

Kemudian, dibidang penataan ruang dan lingkungan dewan menyarankan, pemerintah membangung tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat secara bertahap dan pengadaan tong pemilah sampah. "Pengangkutan sampah terutama di jalan protokol dan daerah pariwisata kami sarankan harus dilakukan sebelum jam 06.00 Wita," paparnya.

Selanjutnya, dibidang pariwisata dan pertanian, pemerintah harus meningkatkan peran masyarakat dengan memberdayakan desa adat untuk kenyamanan wisatawan. Dewan juga berharap, Rmretribusi pada obyek wisata agar menggunakan non tunai sehingga para turis nyaman berkunjung. "Pada bidang pertanian pemerintah agar lebih berperan aktif memfasilitasi penyaluran dan pemasaran hasil sektor pertanian secara luas. Serta mendorong petani agar menghasilkan komoditi pertanian berkualitas sesuai kebutuhan pasar," jelasnya.