balitribune.co.id | Denpasar – Provinsi Bali mencatat inflasi sebesar 0,63% (mtm), meningkat dibanding bulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar -0,19% (mtm). Secara spasial, inflasi terjadi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,71% (mtm) dan 0,12% (mtm).
Peningkatan tekanan harga terjadi pada seluruh kelompok, dengan tekanan tertinggi pada kelompok volatile food, yang diikuti oleh kelompok administered price dan core inflation. “Secara tahunan, Bali mengalami inflasi sebesar 1,87% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,45% (yoy) dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,75% (yoy),” sebut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Kamis (2/12) di Denpasar.
Kelompok barang core inflation mencatat inflasi sebesar 0,54% mtm (1,52% yoy), terutama disebabkan oleh naiknya harga canang sari. Peningkatan harga canang sari seiring dengan meningkatnya frekuensi upacara keagamaan sepanjang bulan November 2021 sejalan dengan pelaksanaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan.
“Selain itu, harga emas perhiasan juga tercatat mengalami peningkatan harga seiring dengan tren harga emas dunia yang meningkat,” ungkapnya.
Kelompok barang administered price mencatat inflasi sebesar 0,58% mtm (1,72% yoy). Peningkatan tekanan harga terutama terjadi pada harga angkutan udara seiring dengan meningkatnya aktivitas penerbangan ke Bali sebagai dampak dari penurunan level PPKM sejak bulan Oktober 2021
Kelompok barang volatile food juga mengalami inflasi sebesar 1,08% mtm (3,64% yoy). Peningkatan harga terutama terjadi pada komoditas minyak goreng seiring dengan tren kenaikan harga minyak sawit dunia sejak awal tahun.
Bank Indonesia menilai inflasi Bali sampai dengan akhir tahun 2021 cenderung rendah dan stabil. Meskipun demikian, program 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif) melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) tetap terus didorong, terutama Kerjasama Antar Daerah (KAD), digital farming dan e-commerce.
