balitibune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar memperkuat sinergi dengan pelaku usaha sektor Hotel, Restoran, Kafe (Horeka), dan Daerah Tujuan Wisata (DTW) guna mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis sumber. 

Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan strategis di Dharma Negara Alaya (DNA), Jumat (8/5/2026), yang dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam arahannya menekankan bahwa persoalan sampah di Bali telah menjadi isu krusial, di mana sektor pariwisata menyumbang sekitar 41 persen dari total sampah yang ada. Ia mengapresiasi kemajuan Kota Denpasar yang kini telah mencapai tingkat pemilahan sampah di atas 80 persen pasca-penutupan TPA Suwung.

"Kebiasaan nyaman membuang sampah tanpa pengolahan harus diakhiri. Kita harus mengubah perilaku. Jika pariwisata Bali ingin berkelanjutan, persoalan sampah harus tuntas," tegas Koster. Ia juga meminta pelaku usaha memasukkan biaya pengolahan sampah ke dalam anggaran operasional, bukan sekadar mengandalkan dana CSR.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menambahkan bahwa sektor Horeka dan DTW adalah tulang punggung ekonomi kota. Oleh karena itu, Pemkot Denpasar akan memperketat pengawasan melalui audit pengolahan limbah dengan skema serupa CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability).

"Dukungan pimpinan sektor Horeka dan DTW sangat penting dalam mewujudkan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujar Jaya Negara.

Sementara itu, General Manager Prama Sanur Beach Hotel, IGB Surya Candra Sasmita, menyatakan kesiapan pelaku usaha untuk berkomitmen penuh. Menurutnya, rata-rata sektor Horeka telah memiliki standar ISO dan penghargaan Tri Hita Karana yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan.

Usai sosialisasi, Gubernur Koster beserta jajaran Pemkot Denpasar meninjau stan inovasi siswa dalam ajang Denpasar Education Festival (DEF) 2026. Hadir pula dalam acara tersebut Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, jajaran Kementerian LHK, serta tokoh lintas sektoral lainnya.