balitribune.co.id | Denpasar - Stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Bali tetap terjaga hingga akhir Maret 2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan berbagai tantangan domestik, sektor keuangan di Bali menunjukkan kinerja yang solid dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat, perekonomian Bali pada triwulan pertama 2026 tumbuh sebesar 5,58 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh sinergi yang kuat antara sektor jasa keuangan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, mengatakan kondisi perbankan di Bali masih berada dalam jalur yang sehat dengan fungsi intermediasi yang terus berjalan, profil risiko yang terjaga, serta likuiditas yang memadai.

"Kinerja intermediasi perbankan, baik bank umum maupun BPR di Bali hingga Maret 2026 masih tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas yang memadai," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (4/6/2026).

Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tercatat mencapai Rp120,66 triliun atau tumbuh 6,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara kredit berdasarkan lokasi proyek mencapai Rp146,47 triliun atau meningkat 8,19 persen.

Pertumbuhan kredit tersebut terutama didorong oleh kredit investasi yang melonjak 16,92 persen menjadi tambahan Rp6,08 triliun. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya aktivitas ekspansi usaha dan investasi yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Bali.

Di sisi lain, kredit konsumsi tumbuh 4,28 persen, sedangkan kredit modal kerja mengalami kontraksi sebesar 2,25 persen.

UMKM masih menjadi sektor yang paling banyak memperoleh akses pembiayaan. Sebanyak 51,25 persen total kredit di Bali disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pertumbuhan 4,53 persen secara tahunan.

Segmen usaha mikro menjadi penerima kredit terbesar dengan porsi 41,73 persen dan pertumbuhan mencapai 9,75 persen. Sementara usaha kecil menyumbang 37,67 persen dengan pertumbuhan 1,01 persen.

Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit masih didominasi sektor bukan lapangan usaha sebesar 33,33 persen dan sektor perdagangan besar serta eceran sebesar 27,15 persen.

Namun dari sisi pertumbuhan nominal, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi yang paling menonjol. Kredit pada sektor ini bertambah Rp2,07 triliun atau tumbuh 15,35 persen secara tahunan.

Menurut Parjiman, lonjakan tersebut menjadi indikasi kuat bahwa sektor pariwisata Bali terus mengalami pemulihan dan ekspansi.

"Pertumbuhan yang signifikan tersebut mencerminkan sektor pariwisata Bali yang terus menguat dan mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan," katanya.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Bali juga terus meningkat. Hingga Maret 2026, DPK tercatat mencapai Rp206,21 triliun atau tumbuh 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan tabungan masyarakat yang bertambah Rp7,64 triliun.

Dari sisi kualitas aset, kondisi perbankan Bali menunjukkan perbaikan. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross turun menjadi 2,56 persen dari sebelumnya 3,10 persen. NPL net juga membaik dari 2,17 persen menjadi 1,77 persen.

Sementara Loan at Risk (LaR) turun cukup signifikan menjadi 9,12 persen dari 11,62 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Ketahanan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) juga tetap kuat. Cash Ratio (CR) tercatat 14,58 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 33,84 persen, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator.

Perkembangan pasar modal di Bali juga menunjukkan tren positif. Jumlah investor mencapai 392.841 Single Investor Identification (SID) atau meningkat 29,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada investor saham yang naik 31,97 persen. Nilai kepemilikan saham masyarakat Bali bahkan melonjak 48,40 persen menjadi Rp7,95 triliun.

Peningkatan tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap instrumen investasi pasar modal terus bertumbuh seiring meningkatnya literasi keuangan.

Pada sektor pembiayaan, piutang perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp12,06 triliun. Meski mengalami moderasi sebesar 1,17 persen, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) sebesar 1,54 persen.

Sementara itu, pembiayaan melalui perusahaan modal ventura tumbuh signifikan sebesar 27,58 persen menjadi Rp118,42 miliar dengan kualitas pembiayaan yang tetap sehat.

Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada layanan fintech peer to peer lending yang mencapai 35,64 persen dengan total penyaluran Rp2,25 triliun. Meski tingkat wanprestasi 90 hari meningkat menjadi 4,35 persen, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 4,52 persen.

Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK Bali juga terus memperluas program literasi dan inklusi keuangan.

Sepanjang Januari hingga April 2026, OJK Bali telah melaksanakan 53 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 3.718 peserta secara langsung serta lebih dari 53 ribu orang melalui media sosial.

Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang dilaksanakan bersama industri jasa keuangan bahkan telah menghasilkan 413 kegiatan dengan total peserta mencapai 444.915 orang.

Secara keseluruhan, hingga April 2026 terdapat 466 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 448.633 masyarakat Bali.

OJK juga menggencarkan berbagai program seperti OJK Ngiring ke Banjar, edukasi bagi pelajar dan mahasiswa, pelatihan bagi pelaku UMKM, kepala desa, ASN, hingga Training of Trainers bagi anggota Satgas PASTI.

Dalam aspek perlindungan konsumen, hingga April 2026 OJK Bali menerima 653 pengaduan masyarakat. Mayoritas berasal dari sektor fintech peer to peer lending sebanyak 351 pengaduan, disusul sektor perbankan 179 pengaduan dan perusahaan pembiayaan 100 pengaduan.

Sebagian besar pengaduan berkaitan dengan perilaku petugas penagihan yang mencapai 211 kasus atau 32,31 persen dari total laporan. Selain itu, terdapat 109 pengaduan terkait restrukturisasi dan relaksasi kredit.

OJK Bali juga melayani 4.863 permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), meningkat 22,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Parjiman menegaskan OJK akan terus memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di Bali.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai penawaran investasi ilegal dan produk keuangan tanpa izin yang masih marak beredar.

"OJK terus mengingatkan masyarakat untuk memastikan aspek legal dan logis sebelum memilih produk keuangan. Jika menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157," pungkasnya.