Mangupura, Bali Tribune
Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Badung dihadiri oleh Aan Syaiful Ambia selaku Ketua Tim disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (14/9).
Turut hadir mendampingi Sekda Badung pada acara Evaluasi LKjIP, Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Review Zona Integritas tersebut yakni para Kepala SKPD, Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Pemkab Badung.
Sekda Badung Kompyang R.Swandika dalam sambutannya mengungkapkan sebagai wujud kepatuhan serta menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), segenap jajaran dilingkungan Pemkab Badung terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen kinerja dan pelayanan publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.
Menurutnya kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Review Zona Integritas oleh Kemenpan-RB di Kabupaten Badung ini memiliki makna penting, bahkan boleh dibilang istimewa, karena bertepatan dengan dimulainya tonggak baru pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan Kabupaten Badung yang ditandai dengan ditetapkannya RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 di Kabupaten Badung.
Oleh Karenanya Sekda Kompyang Swandika menegaskan bahwa pelaksanaan evaluasi kali ini juga amat sangat strategis sebagai momentum untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, seiring dengan ketauladanan yang telah ditunjukkan oleh Bapak Bupati Giri Prasta dan Wakil Badung Ketut Suiasa yang senantiasa terus mendorong agar segenap jajaran berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan aset serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.
Dibagian lainnya Kompyang Swandika juga mengatakan bahwa hubungan konsultatif selama ini antara jajaran Pemkab Badung demikian baik bahkan nyaris sempurna dengan jajaran Kemenpan-RB.
Menurutnya bahwa selama ini jajaran Pemkab Badung diberikan ruang seluas luasnya oleh jajaran Kemenapan-RB mulai dari pucuk pimpinan termasuk semua deputy dan staf, dan hasil serta buah konsultatif ini telah berhasil mengantarkan berbagai prestasi bagi Pemkab Badung, seperti keberhasilan memperoleh Nilai Lakip tertinggi untuk wilayah Bali dan Nusa tenggara dengan Nilai 75,89 atau dengan predikat BB.
Selain itu menurutnya bahwa keberhasilan dalam pengeloalaan keuangan dan aset daerah ini sangat bersenyawa dengan LKjIP, Zona Integritas (ZI) termasuk evaluasi Reformasi Birokrasi, hal hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2015 Pemkab Badung berhasil meraih opini WTP.
“Atas kondisi ini kita di Kabupaten Badung telah dijadikan percontohan dalam tata kelola keuangan khususnya dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut Kompyang juga menambahkan bahwa Pemkab Badung tidak akan pernah mundur untuk berikhtiar dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dan bapak Bupati Badung terus mendorong segegap jajaran SKPD untuk terus melakukan inovasi serta bekerja dengan terukur, transparan dan akuntabel.
Sementara Ketua Tim Evaluasi LKjIP, Reformasi birokrasi dan Zona integritas Kemenpan-RB Aan Syaiful Ambia mengatakan bahwa pihaknya bersama Tim dengan penanggung jawab bapak Didid Noordiatmoko bersama 4 orang anggota Tim ditugaskan di Provinsi Bali dan Kabupaten Badung dalam rangka melihat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, melakukan Review zona integitas wilayah bebas korupsi.
Menurutnya bahwa jajaran Kemenpan-RB sebagai koordinator pengawas reformasi birokrasi, secara berkala melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi termasuk di daerah di Indonesia.
Aan Sayiful Ambia juga mengatakan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi diorientasikan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi sehingga terwujud pemerintahan yang dapat menyuguhkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Menurutnya bahwa implementasi reformasi tersebut terdapat 8 area perubahan yang ingin dicapai sehingga berhasil mencapai 3 sasaran dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Dalam pelaksanaan evaluasi kali ini di Kabupaten Badung berkenaan dengan pelaksanan Reformasi Birokrasi dan Zona integritas dilakukan Survei terkait Integritas Jabatan dan survei integritas organisasi.
Sedangkan dalam upaya evaluasi Laporan Kinerja dilakukan dengan mengambil sampel terhadap 12 SKPD di Kabupaten Badung untuk melakukan presentasi di ruang Kriya Gosana Puspem Badung, terkait dengan pelaksanaan Program kerja instansi masing-masing dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Ada 6 SKPD yang mengawali presentasi diantaranya Dinas Kesehatan, Disnakanlut, Inspektorat, Bappeda Litbang, Pariwisata dan Bina Marga.
