BALI TRIBUNE - Fraksi Demokrat DPRD Badung sangat mengapresiasi Bupati Badung beserta jajarannya karena secara maksimal berupaya meningkatkan pendapatan daerah ditengah-tengah ekonomi global yang sedang lesu. Hanya saja fraksi yang beranggotakan tujuh orang ini mengingatkan agar antara optimisme dan kondisi riil ekonomi saat ini agar benar-benar dikaji. Sehingga target pendapatan daerah yang akan ditetapkan pada RAPBD TA 2019, rasional dan realistis serta benar-benar dapat direalisasikan pada tahun 2019. Hal itu disampaikan F-Demokrat dalam pemandangan umumnya yang dibacakan anggota I Made Retha pada rapat paripurna DPRD Badung, Kamis (25/10). Rapat dengan agenda pemandangan umum fraks-fraksi terhadap Ranperda APBD Badung TA 2019 dan Ranperda tentang Pencabutan Perda 29/2013 tentang LPD ini dipimpin langsung Ketua DPRD Putu Parwata dan dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan jajaran Pemkab Badung bertampat di ruang Pertemuan Madya Gosana DPRD Badung. Dalam RAPBD TA 2019, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 10,09 triliun atau meningkat 53,67% dari APBD induk TA 2018. Belanja daerah dirancang sebesar Rp 10,45 triliun atau meningkat 44,52% dari APBD Induk 2018. Pembiayaan daerah dirancang Rp 362,2 miliar. “Untuk komposisi belanja daerah, sebagian besar merupakan belanja publik, yang manfaatnya diterima masyarakat yaitu 81,96%. Sedangkan 18,04% belanja aparatur. Ini berarti Rancangan APBD Badung 2019 betul-betul merupakan APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Made Retha. Pun demikian, fraksi berlambang bintang mersi ini mengaku sangat menyadari bahwa tidaklah mudah untuk mencapai target yang ingin dicapai dalam APBD 2019, apabila tidak didasari oleh kesungguhan, ketulusan dan semangat bekerja keras. “Kami mengajak seluruh komponen masyarakat Badung, tanpa terkecuali untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menggenjot pendapatan, terutama dari sektor pajak pariwisata dan mencari terobosan-terobosan baru yang memungkinkan untuk dikembangkan,” katanya. Dalam meningkatkan pendapatan tersebut, pihaknya juga mengusulkan agar pemerintah lebih tegas lagi dan tanpa pandang bulu dalam menegakan aturan berkaitan dengan pemunggutan pajak. Pelaporan pajak juga harus transparan dan akuntable guna menghindari kecemburuan sosial diantara wajib pajak. “Kami usulkan pemerintah lebih tegas lagi, tanpa pandang bulu dan tebang pilih terhadap penegakan hukum terutama terhadap penunggak pajak,” pinta Made Retha. Masih dalam upaya penegakan hukum, pemerintah juga diharapkan tidak mudah kendur dalam melawan pengusaha-pengusaha nakal. “Pemerintah diharapkan bertindak tegas dan secara berkesinambungan menertibkan serta menindak perusahaan-perusahaan tanpa izin yang beroperasi di Badung,” pinta politisi asal Bualu, Kuta Selatan ini. Lebih lanjut belajar dari pengalaman tahun 2018, yang mana pendapatan daerah belum tercapai sesuai target dan sehubungan dengan penyusunan APBD 2019, Demokrat pun menyarankan agar dalam implementasi program/kegiatan lebih mengutamakan pada prioritas pembangunan masyarakat Badung, serta mempertimbangkan bantuan kepada instansi vertikal maupun bantuan kepada daerah/kabupaten lain yang diluar kesepakatan. “Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan agar dalam rencana rasionalisasi program/kegiatan 2018 agar tidak merasionalisasi program yang telah menjadi usulan masyarakat Badung,” tukasnya.
