BALI TRIBUNE - Lama 'bersembunyi' di balik hingar bingar konflik politik kelompok nasionalis vs kelompok Islam di tahun ketiga kepemimpin Jokowi-JK, nama Muhaimin Iskandar mendadak menjadi perbincangan publik. Cak Imin, demikian dia dipanggil, muncul saat para Capres idaman Parpol (Jokowi dan Prabowo) sedang mencari pendamping ideal.
Kemunculan pria kelahiran Jombang 24 September 1966 ini seperti meteor setelah sempat menghilang dari garis edarnya. NU dan segenap organisasi sayap, pondok pesantren dan kiyai-kiyai berpengaruh di Jatim, Jateng dan Jabar mengumandangkan dukungan kepadanya untuk maju sebagai Cawapres mendampingi Jokowi.
Daya tawar Muhaimin memang kuat, selain karena mengalirnya dukungan dari barisan Islam santri (meminjam istilah Califor Gezt), juga menyatunya kekuatan Islam moderat dengan kelompok nasionalis religius. Titik temunya ada pada PKB, Parpol yang mengusung Muhaimin.
Posisi PKB sebagai partai papan tengah dengan mengantongi suara 9,04% pada Pemilu 2014, turut memuluskan langkah magister komunikasi Universitas Indonesia ini untuk merengkuh asa, yakni menjadi Cawapres dalam Pilpres 2019.
Meski potensi ini demikian besar, namun dalam politik Muhaimin ternyata masih harus berhadapan dengan relativitas politik. Sebab, PDIP sebagai sebagai nakoda parpol pengusung Jokowi belum memberi lampu hijau. Malah ada suara sumbang yang berkembang dari elit marhaen mengharapkan PKB tidak main ancam untuk mendampingkan Muhaimin dengan Jokowi yang diklaim PDIP sebagai petugas partai.
Sayup-sayup terdengar ada agenda lain dari elit pemutus PDIP yang akan menyodorkan Puan Maharani sebagai pendamping Jokowi guna melanggengkan trah Soekarno dalam percaturan politik nasional. Kesan ini dapat menemukan pembenaran dari respon PDIP yang terkesan lamban dan abu-abu.
Banyak pengamat menduga, pada saatnya Jokowi-Puan akan 'dikawinkan' paksa untuk menyelamatkan eksistensi PDIP yang sampai saat ini masih meletakkan trah Soekarno sebagai titik sentrum kekuasaan dan penarik gerbong massa nasionalis untuk tetap berteduh di rumah besar kaum marhaen itu.
Jika PDIP nekad untuk melepaskan PKB dari lingkar dalam pengusung Jokowi, maka akan ada resiko. Suara pemilih sebanyak 11.298.957 yang diraih dalam Pemilu 2014 dari nahdiyin, Islam moderat dan para pengagum Gus Dur akan memilih jalan sendiri sesuai dengan akomodasi politik untuk Sang Ketua, Cak Imin.
Bahkan Cak Imin, pada kondisi yang sangat terpaksa, akan menarik keluar gerbong besar itu menuju kepada rival Jokowi, yakni Prabowo atau poros ketiga jika berhasil dibentuk. Dengan kekuatan sedahsyat itu, Prabowa atau lokomotif poros ketiga pasti berhitung untuk memberi tempat terbaik buat PKB dan Muhaimin meski ada resiko yang harus dituai.
Pada akhirnya kita kembali kepada teori pengambilan keputusan dimana tak pernah ada keputusan yang tidak ada resiko. Yang menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi kepurusan politik adalah mengambil resiko paling ringan di antara risiko yang menanti di ujung sebuah keputusan.
Yang jelas, positioning Muhaimin sangat kuat, selain sudah menampung dukungan yang mengalir dari kiyai, pesantren, Islam moderat dan para pengagum Gus Dur, suara non muslim juga terasa nyaman berada di barisan PKB. Satu hal lagi yang menjadi kekuatan PKB adalah, selain disokong oleh ketiga elemen di atas, ada juga kelompok non politik yang secara silent sedang membangun barikade di desa-desa.
Dengan demikian, siapapun Capres yang mengakomodasi Cak Imin, tokoh politik yang memangku jabatan baru sebagai Wakil Ketua MPR RI tanggal 26 Maret 2018 lalu berdasarkan revisi Undang-undang tentang MD3, akan menuai insintif elektoral yang siknifikan dalam Pilpres 2019 mendatang.
