Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fenomena Kebutuhan Uang Tunai di Bali Cenderung Meningkat

Bali Tribune / M. Setyawan Santoso.

balitribune.co.id | Denpasar - Baru baru ini terjadi fenomena berbeda dimana kebutuhan uang tunai di masyarakat Bali yang selama setahun ini menunjukkan kecenderungan menurun, tapi pada bulan Maret 2020 yang lalu  kembali meningkat. Sebenarnya apa yang terjadi ? Berikut adalah penjelasan hasil wawancara Bali Tribune bersama M. Setyawan Santoso, Pengamat Ekonomi yang juga Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Apa yang menyebabkan perubahan jumlah uang tunai di masyarakat ?

Perubahan jumlah uang tunai di masyarakat tergantung pada perilaku masyarakat yang ditentukan oleh  kebutuhan masyarakat dalam memegang uang tunai  (cash). Jika masyarakat memerlukan banyak uang tunai maka ia akan melakukan penarikan dananya dari bank. Sebaliknya jika masyarakat merasa kurang perlu memegang uang tunai maka ia akan melakukan penyetoran ke bank.  Demi memenuhi kebutuhan nasabahnya, bank akan melakukan penyesuaian dengan melakukan penarikan dan penyetoran dananya kepada Bank Indonesia. Jadi, jika kebutuhan masyarakat akan uang tunai bertambah, Bank Indonesia akan menerima setoran uang tunai lebih sedikit dari bank dibandingkan dengan jumlah uang tunai yang ditarik oleh  bank (net outflow) dan demikian pula sebaliknya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mewarnai  perkembangan sistem perekonomian.  Penggunaan uang tunai di masyarakat tergantung pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan perekonomian. Perkembangan global yang memasuki era industri 4,0 yaitu industri yang diwarnai dengan teknologi digital, telah menghasilkan sistem ekonomi digital dan masyarakat yang lebih sedikit menggunakan uang tunai (cashless society).  Hal  ini didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang pada tahun 2019 melaksanakan program Digitalisasi Sistem Pembayaran.  

Bagaimanakah perkembangan penggunaan uang tunai di masyarakat ?

Perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan penggunaan sistem pembayaran digital meningkat mulai dari transaksi pemerintah (pembayaran pajak, retribusi dll) pembayaran digital sektor perdagangan (e-commerse), perbankan,  transportasi dll.  Hal ini tercermin dari menurunnya kebutuhan  pengunaan uang tunai. Jika sepanjang tahun 2018 kebutuhan uang tunai bertambah sebanyak Rp 1,930 miliar, maka pada tahun 2019 kebutuhan tersebut berkurang sebanyak 650 miliar.  Hal ini tercermin dari terjadinya net outflow dari Bank Indonesia sepanjang tahun 2018 dan net inflow ke Bank Indonesia sepanjang tahun 2019.

Kebijakan digitalisasi sistem pembayaran semakin gencar dengan diterapkannya penggunaan QR Code sebagai metode pembayaran.  Semua orang yang memiliki telepon genggam pintar (smart phone)  dan dompet elektronik (e-wallet)  seperti linkaja, dana, gopay dan ovo,  dapat bertransaksi dengan melakukan scan pada QR code yang ada di toko toko.  Penggunaan transaksi melalui QR Code lebih meningkat sejak diberlakukan QRIS (quick response Indonesian standard) sejak tahun 2020 sehingga sekarang dompet elektronik apapun dapat bertransaksi melalui QR code. Dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran digital dan penerapan QRIS secara masal di Bali, kebutuhan uang tunai semakin  menurun. Hal ini tercermin dari terjadinya cash inflow ke Bank Indonesia sebesar Rp 1,988 miliar di bulan Januari dan Rp 413 miliar di bulan Februari 2020. 

Lalu apa yang terjadi dengan penggunaan uang tunai pada bulan Maret kemarin ?

Meskipun demikian, terjadi fenomena yang berbeda pada saat ini.  Pada bulan Maret terjadi net outflow dari Bank Indonesia yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan uang di masyarakat. Untuk menjawabnya tidak perlu memakai teori yang sulit, cukup dengan teori ekonomi makro dasar tentang Permintaan  Uang. Menurut JM Keyness (1883), seseorang memegang uang karena adanya 3 motif yaitu : (1). motif transaksi,  (2). motif berjaga jaga dan motif spekulasi. Yang terjadi saat ini adalah motif pertama dan motif kedua.

Dengan diumumkannya virus corona di Tiongkok pada  bulan Februari tahun 2020,  pada awalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memacu sektor pariwisata yang terancam lesu karena rendahnya kunjungan wisman. Kemudian sejak terjadinya kasus covid pertama tanggal 3 Maret, yang kemudian bertambah secara sangat cepat, pemerintah mengambil kebijakan strategis seperti tetap di rumah (stay at home), bekerja di rumah (work at home), menjaga jarak (phisical distancing).  Kebijakan tersebut khususnya stay at home memerlukan kesiapan teknis dan logistik sehingga muncullah motif transaksi dalam memegang uang tunai.  Meskipun transaksi digital sudah meluas, tapi sebagian masyarakat masih merasa bahwa mereka lebih mudah melakukan transaksi dengan uang  tunai khususnya untuk memenuhi kebutuhan logistik sehari-hari. 

Dengan semakin berkembangnya informasi dan perubahan kebijakan menghadapi covid 19, muncul wacana untuk pembatasan wilayah (lock down). Tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan wabah ini akan mereda. Dengan demikian masyarakat memerlukan tambahan kebutuhan uang tunai dengan motif berjaga jaga untuk berbagai keperluan.  Hal ini tercermin dari terjadinya net outflow dari Bank Indonesia sebesar Rp. 236 miliar.  Saya memperkirakan motif transaksi dan motif berjaga jaga inilah yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan uang pada bulan Maret 2020.  Kedepan, jika kondisi semakin membaik dan program pemerintah meredam penyebaran virus corona berhasil maka kebutuhan uang tunai masyarakat akan kembali normal. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Perkuat Birokrasi Berbasis Merit, Bupati Adi Arnawa Lantik 156 Pejabat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemkab Badung memperkuat tata kelola pemerintahan profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik melalui penguatan birokrasi berbasis sistem merit. Terkait hal tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 31 Pejabat Administrator, 75 Pejabat Pengawas, serta 49 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemkab Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Lantik Direktur Umum Perumda Tirta Mangutama, Targetkan Terobosan Atasi Krisis Air Bersih

balitribune.co.id I Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa resmi melantik I Made Putra Wijaya sebagai Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama untuk masa bakti 2026-2031. 

Dalam pelantikan yang berlangsung di Kantor Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Rabu (24/6/2026), Bupati menegaskan perlunya langkah cepat dan inovatif untuk menjawab tantangan penyediaan air bersih di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Magelang Study Strategi Pembangunan Rumah Sakit di Gianyar

balitribune.co.id I Gianyar - Bupati Magelang Grengseng Pamuji bersama rombongan yang terdiri dari pimpinan DPRD Kabupaten Magelang serta sejumlah Perangkat Daerah (PD) terkait melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Gianyar untuk mempelajari strategi pembangunan rumah sakit dan pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT SMI.

Baca Selengkapnya icon click

Aplikasi Kerap "Error", Dinsos Denpasar Evaluasi Bansos Digital

balitribune.co.id I Denpasar - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Denpasar mengevaluasi total hasil uji coba penerapan aplikasi bantuan sosial (bansos) digital. 

Berdasarkan evaluasi pasca-uji coba di Kelurahan Peguyangan pada 4 Juni lalu, petugas di lapangan masih menemukan sejumlah kendala teknis, mulai dari sistem aplikasi yang kerap error hingga status warga yang mendadak muncul sebagai "berpotensi tidak layak".

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkot Denpasar Perketat Aturan Rokok Elektrik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang baru. Langkah ini diambil sebagai respons atas masifnya penggunaan rokok elektrik (vape) di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda dan anak-anak.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar dan BPS Teken Komitmen Sensus Ekonomi 2026

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar resmi mencanangkan pelaksanaan program nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). 

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dan Kepala BPS Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA), Selasa (23/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.