balitribune.co.id | Bangli - Sidang Paripurna lanjutan DPRD Bangli dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi berlansung pada Senin (21/6). Berbagai pandangan disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Bangli pascaBupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2022.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua, Nyoman Budiada dan Komang Carles. Sesuai pandangan umum bersama Fraksi-fraksi DPRD Bangli yang dibacakan oleh I Nengah Darsana menyampaikan, setelah Bupati menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2022 yang telah diperiksa oleh BPK RI dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bangli menyampaikan beberapa hal yang harus mendapat perhatian. Fraksi PDI Perjuangan memohon kepada Bupati untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK RI.

"Dengan adanya temuan tersebut, maka perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dibidang system teknologi dan Infrastruktur," ujarnya.

Sementara  Fraksi Partai Golkar menyebutkan, Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI sebenarnya sebuah penghargaan atau motifasi yang diberikan untuk kita mampu mengelola Anggaran yang lebih baik dari yang sudah dilaksanakan selama ini, dan berharap predikat tersebut tidak berubah kearah yang lebih rendah.

"Ini penting dilakukan karena melihat masih banyaknya kekurangan dan kelemahan pada LPJ Tahun 2022. Khususnya menyangkut teknis dan kepatuhan terhadap Regulasi yang ada dan lemahnya serta sering terjadi perbedaan tafsir terhadap regulasi tersebut," ujar Darsana.

Lanjut Darsana, melihat masih ada kekurangan dan kekeliruan administrasi keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan alasan adanya aturan yang berubah-ubah, ini mencerminkan lemahnya tingkat informasi yang responsif dari para pelaksana Kegiatan di OPD masing masing, dan masih adanya sistem atau proses administrasi yang berbelit-belit sehingga menghambat kecepatan proses.

"Disatu sisi sesuai dengan semangat Bangli mau melompat, langkah-langkah apa yang telah dilakukan?," ujarnya bertanya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyampaikan agar perangkat daerah meningkatkan kemampuan dan menguasai sistem teknologi, seiring perkembangan karena banyaknya sistem yang menggunakan Aplikasi dan Sistem manajemen pengelolaan keuangan yang modern.

Sedangkan Fraksi Restorasi Hati Nurani dalam pandangan bersama tersebut, sangat mengharapkan agar di tahun - tahun selanjutnya dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan terus sehingga catatan dan kekurangan yang ada dapat diperbaiki.

"Penggunaan Anggaran harus tetap mengacu pada aturan serta regulasi yang telah ada sehingga seluruh pelaksanaanya dapat efektif dan efisien. Dan kami mengharapkan agar Predikat WTP ini dapat memberikan output dan outcome yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat Bangli secara merata," tegasnya.