BALI TRIBUNE - Berbeda dengan warga di kota/kabupaten lainnya, warga Gianyar hingga kini belum mendapatkan santunan kematian. Padahal perhatian pemerintah yang cukup menyentuh ini, dipastikan sebagai mendukung program tertib administrasi kependudukan. Sayangnya pula, dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang kini sedang gencar-gencarnya berkampaye, tidak melirik program ini sebagai “komoditi’ untuk memagnet suara.
Kadisdukcapil Gianyar Putu Gede Bhayangkara, Selasa (27/2), menyebutkan Pemkab Gianuyar sujatinya sudah memiliki perencanaan program santunan kematian tersbeut. Hanya saja, lantaran pertimbangan prioritas, pelaksanaannya ditunda. Program yang diharapkan membantu warga saat duka ini, kemungkinannya baru bias direalisasi di Tahun 2019 mendatang, itupun kalau pengajuan anggarannya disetujui. “Tahun 2018 ini belum bisa direalisasikan, tahun depan kita coba ajukan lagi program ini,” jelas
Diakuinya, di kabupaten lain seperti Badung, Bangli dan Klungkung sudah menjalankan program tersebut. Walau nilai santunannya bervariasi, namun menurutnya sangat memungkinkan diterapkan di Kabupaten Gianyar. “Saya kira program ini juga diharapkan masyarakat untuk meringankan beban keluarga yang dalam keadaan berduka,” bebernya.
Ditambahkannya, program tersebut sejalan dengan hasil Rakernas Pencanangan Gerakan SadarAdministrasi Kependudukan, pertengahan Februari lalu di Batam. Dimana diharapkan setiap warga untuk melaporkan peristiwa kependudukan yang mencakup lahir, mati, pindah dan datang. “Sehingga kami buatkan program santunan kematian, sebagai pendorong agar warga tertib administrasi,” bebernya.
Kendatipun di Tahun 2018 ini program tersebut tidak bias terealisasi, Bhayangkara akan kembali mengusulkan program tersebut di Tahun 2019. Disebutkan, setiap warga Gianyar yang meninggal akan diberikan santunan sebesar Rp 2 juta. “Inipun kalau mendapat persetujuan, hal ini juga akan mendorong warga untuk mengurus akta kematian bagi keluarga yang bersangkutan,” jelasnya.
Dari data laporan kematian Disdukcapil Gianyar, di Bulan Januari laporan kematian yang masuk sebanyak 465 warga. Sedangkan jumlah akta kematian yang tercetak sampai akhir Januari 2018 sebanyak 5.955 akta. “Pada umumnya kesadaran untuk mengurus akta kematian sangat kecil dan biasanya baru mengurus akta kematian bila dibutuhkan,” terangnya. Dengan program santunan kematian, diharapkan kesadaran untuk mengurus administrasi kependudukan bias meningkat. Disisi lain, dengan program santunan kematian tersebut, dana APBD yang disedot juga tidak banyak. Bila dirata-ratakan angka kematian di Gianyar perbulan 400 orang dan mendapat santunan Rp 2 juta, maka dalam setahun anggaran yang dibutuhkan hanya Rp 9,6 miliar.
Bila program tersebut bias berjalan, maka direncanakan juga program kelahiran mendapat santunan. Sedangkan nilai yang diberikan berkisar Rp 1 juta, per bayi lahir. Menurutnya, dengan kedua program tersebut jumlah APBD yang dikucurkan pertahun hanya Rp 14,4 miliar. “Anggaran sebesar ini saya kira tidak banyak, dibanding dengan manfaatnya bagi masyarakat,” tandasnya.
