BALI TRIBUNE - Gubernur Bali, Made Mangku Pastika meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengampanyekan program Keluarga Berencana (KB) di kampung - kampung miskin yang ada di desa. Permintaan ini disampaikan Made Mangku Pastika saat melantik Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Bali, Ir. Catur Sentana di Denpasar, Rabu (18/4) pagi kemarin. "Kampanye KB jangan di Kota, nanti tidak ada manfaat. Dan jangan seminar mulu, karena bikin habis anggaran. Tetapi kampanye KB di kampung - kampung miskin. Tolong langsung ke poinnya supaya manfaat," ujarnya. Menurut mantan Kapolda NTT ini, kampanye KB dilakukan di desa - desa karena pada umumnya masyarakat di desa belum paham tentang program KB. Selain itu, faktor ekomomi di desa membuat masyarakat tidak dapat membeli alat kontrasepsi. "Orang - orang di kampung - kampung miskin mungkin hanya untuk beli kondom saja tidak mampu. Untuk itu, bagikan kondom secara gratis kepada masyarakat di desa - desa. Kalau di Kota dan orang - orang kaya, sebelum disuruh untuk ber-KB, mereka sudah mengerti dengan sendiri bahwa banyak anak itu repot. Dan mereka sudah mengikuti KB sendiri. Jadi, saya minta untuk lebih turun ke kampung - kampung miskin," imbuhnya. Dikatakan Mangku Pastika, selama ini telah dilakukan bedah rumah sebanyak 29 ribu unit. Hal ini menujukkan bahwa angka kemiskinan masih tinggi. "Orang kaya, rumah besar tetapi anaknya sedikit. Sedangkan di kampung - kampung, orangnya banyak tetapi tinggalnya di tempat yang kecil ukuran tiga kali tiga meter. Bagaima manusianya bisa berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lain. Untuk itu, fokuskan program KB ini keluarga miskin karena banyak anak, Sumber Daya Manusianya semakin rendah," katanya. Sementara Ir. Catur Sentana mengatakan, siap menjalankan perintah Made Mangku Pastika itu. Dikatakannya, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Bali cukup tinggi, bahkan melebihi tingkat nasional, bukan karena dipengaruhi faktor kelahiran semata tetapi karena migrasi yang masuk ke Bali.  "Jumlah penduduk Bali saat ini 4,2 juta lebih. Kalau kelahiran sendiri, tidak sampai seperti ini. Tetapi karena faktor migran yang masuk ke Bali. Terkait arahan Pak Gubernur tadi, kita akan turun ke kampung - kampung untuk melalukan soaialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program KB. Dan perlu kami tegaskan, bahwa KB tidak membatasi jumlah anak tetapi mengatur kelahiran. Boleh anak lebih dari dua, asal mampu membiayai kebutuhan, terutama kesehatan dan pendidikannya agar menjadi manusia yang berkualitas," pungkasnya.