Denpasar, Bali Tribune
Para pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diharapkan memiliki sertifikat uji kompetensi. Hal ini ditujukan agar para pengurus dimaksud mampu mengikuti perkembangan zaman menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Demikian disampaikan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Kabag Ekonomi Setda Kota Denpasar, I Made Saryawan, di sela-sela membuka kegiatan peningkatan eksistensi keberadaan LPD di Kota Denpasar di Graha Sewaka Dharma, Rabu (18/5) kemarin.
Rai Mantra mengungkapkan, dalam filsafat Sewaka Dharma, para bendesa adat memiliki pemahaman budaya lebih tinggi. Terbukti mampu mewujudkan sewaka atau pelayanan kepada masyarakat. ''Kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Kalau saat ini dibutuhkan SDM berkompetensi, maka harus dimiliki. Tujuan LPD tidak perlu diubah, tapi manajerialnya mengikuti perkembangan zaman,'' kata Rai Mantra.
Rai Mantra meminta, LPD perlu meniru koperasi di wilayah Sanur yang bersinergi dengan LPD. Kerjasama LPD dengan koperasi dapat menguatkan konten lokal dalam pemberdayaan masyarakat. "Kerjasama yang digalang ini hendaknya saling mengerti dan saling menguntungkan. Bukan bersaing tidak sehat, sehingga dapat membahayakan,'' ujarnya.
Rai Mantra mengaku, selama lima tahun terakhir terjadi memang permasalahan pada kinerja LPD di Kota Denpasar. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul  karena ada permasalahan internal, dimana terputusnya komunikasi pengurus LPD dengan bendesa adat pakraman masing-masing. “Maka itu, kegiatan sinergitas antara pengurus LPD dan bendesa adat ini perlu terus ditingkatkan. Bukan hanya itu, komunikasi antara bendesa adat dan pengurus LPD juga terus dijaga,” kata Rai Mantra.
Dikatakan Rai Mantra, LPD yang sehat, lanjut Rai Mantra, sudah mampu melakukan yadnya di masing-masing Desa Pakraman. Bukan saja penggerak ekonomi, namun memperkuat unsur budaya. "Kami harapkan bendesa adat pakraman terus mengkawal LPD agar lebih kokoh, dan dapat sebagai garda terdepan penguat ekonomi. Di Kota Denpasar sudah berjalan dengan bagus, tapi tetap dijaga agar tidak terjadi konflik,'' harapnya.
Sementara Ketua BKS LPD Kota Denpasar, I Wayan Rayun mengatakan, jumlah LPD di Kota Denpasar sampai saat ini sebanyak 35 LPD. Adapun kekayaan atau aset LPD tahun di tahun 2015 telah mencapai Rp 1,384 triliun. “Tahun 2015 ada 33 LPD yang sehat dan kurang sehat hanya 2 LPD. Adapun manfaat LPD, sebesar 20 persen dipergunakan dalam pembangunan di desa pakraman masing-masing,” ujarnya. i