Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hindari Kartel Tiongkok, Menpar Minta Berlakukan "White List"

Arief Yahya

BALI TRIBUNE - Terkait dengan keberadaan wisatawan Tiongkok yang dianggap momok dalam pariwisata Indonesia, Menteri Pariwisata Arief Yahya ditemui di Nusa Dua, Senin (12/11) lalu, menjelaskan  dirinya pernah bertemu dengan Menteri Pariwisata Tiongkok (goverment to government/g to g) dan sepakat membuat "white list". Dijelaskan white list merupakan catatan travel agen atau reseller resmi yang bisa beroperasi di kedua Negara, dan tiga tahun yang lalu disebutkan dua kali Menpar sudah bersepakat dengan Kementerian Pariwisata Tiongkok. "Jika di luar white list itu berarti itu ilegal, ataupun kalau ada di white list tapi melanggar, tentu akan ditindak," sebut Menpar sembari menyebutkan industri pariwisata Indonesia waktu itu diwakili ASITA. "Ini menurut saya yang paling efektif," imbuhnya. Dikatakan Menpar Arief Yahya, persoalan wisatawan Tiongkok tidak hanya terjadi di Indonesia, justru yang paling ramai di Thailand. Pasalnya, di sana ada yang namanya zero fee dollar, zero fee tour. Dua istilah ini kerap digunakan dan sebenarnya juga terjadi di seluruh dunia, salah satunya di Bali dan ini telah diatasi sekarang. Menurut Menpar, saat ini ada peluang yang bisa dikatakan dikuasai oleh "kartel" dimana satu industri yang end to end dikuasai oleh satu badan usaha atau seseorang. "Rata-rata wisatawan Tiongkok yang ke Bali kita tahu rata-rata 150 sampai 200 ribu per bulan. Jadi bisa dibayangkan kalau hal itu terjadi," ungkapnya. Soal target kunjungan wisatawan ke Indonesia sejumlah 17 juta orang, Menpar Arief Yahya dengan berat hati menyampaikan target wisatawan tahun ini bisa dikatakan tidak tercapai dan hanya berada di angka 16,5 juta orang. "Mengapa bisa demikian, hal ini bisa saya katakan akibat bencana alam, gempa yang beruntun. Sebenarnya tidak enak mengatakan ini, tapi harus saya sampaikan," sebut Menpar. Akibatnya kerugian yang mesti ditanggung sektor ini rata-rata mencapai 100 ribu per bulan dan ini diperkirakan terjadi dalam kurun waktu 6 bulan. "Lima bulan di tahun 2018 dan 1 bulan di tahun 2019. Dan tahun ini kita akan shorted sekitar 500 ribu, jadi dari target 17 juta, pastinya hanya akan mencapai 16,5 juta," tandasnya. Bahkan tahun lalu juga terjadi hal yang sama akibat erupsi Gunung Agung dan kerugian secara nasional mencapai 1 miliar dolar AS dalam kurun waktu 6 bulan.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Menkomdigi Pantau Infrastruktur Telekomunikasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai

balitribune.co.id I Kuta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi nasional dalam menghadapi lonjakan trafik selama masa mudik Ramadan dan Idulfitri 2026. Guna mendukung kelancaran arus balik Lebaran, Menteri Komdigi, Meutya Hafid melaksanakan kegiatan pemantauan telekomunikasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Selasa (24/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dukcapil Denpasar Buka Selama Cuti Bersama, Layani 273 Dokumen Kependudukan

balitribune.co.id I Denpasar - Selama cuti bersama Idul Fitri menjadi momen bagi warga Denpasar untuk mengurus dokumen kependudukan di Dukcapil yang bertempat di Lumintang, Denpasar. Kondisi ini menjadi waktu luang bagi warga, selain tidak banyak antre juga pelayanan lebih cepat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Arus Balik Lebaran di Padang Bai Padat, Penumpang Mengeluh Tidak Dapat Tempat Duduk di Atas Kapal

balitribune.co.id I Amlapura - Arus balik di Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, pada H+3 Lebaran berlangsung padat, Selasa (24/3/2026). Sejumlah penumpang kapal dari Pelabuhan Lembar, Lombok yang tiba di Padang Bai bahkan mengaku sampai tidak mendapatkan tempat duduk diatas kapal sehingga mereka harus menyewa atau membeli tikar dengan harga yang cukup mahal.

Baca Selengkapnya icon click

Data Internal Buktikan Nol Tunggakan, Perumda Sanjayaning Singasana Luruskan Informasi Liar di Media Online

balitribune.co.id | Tabanan – Beredarnya informasi di salah satu media online yang mengaitkan Perumda  Sanjayaning Singasana dengan dugaan keterlibatan dalam pengelolaan SPPG/MBG di Kabupaten Tabanan, termasuk narasi mengenai tunggakan pembayaran bahan pokok hingga tekanan keuangan perusahaan, mendorong manajemen Perumda  angkat bicara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.