BALI TRIBUNE - Hampir 3 periode di Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya mencermati sektor keuangan perlu didorong lebih maju lagi. Pasalnya saat ini pendapatan negara dari sektor ini dianggap masih rendah, padahal pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut sektor keuangan. "Sebenarnya kita inginkan adanya peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor melalui kebijakan yang digulirkan pemerintah, bahkan tax ratio kita masih rendah," sebut Anggota DPR RI dari Partai PDIP ini. Pertumbuhan dunia usaha yang masih melambat pun jadi perhatian komisinya. Menurutnya dunia usaha perlu dipacu lebih intensif kedepannya dalam rangka pertumbuhan ekonomi negara. "Stimus dalam bentuk relaksasi kebijakan dunia usaha juga kita dorong," katanya sembari mencontohkan relaksasi LTV/FTV sektor properti. Setelah mengalami stagnansi selama lebih kurang setahun terkhir khusus Bali dikatakan, sektor properti residensial (baik pasar primer maupun sekunder) di Bali mulai menunjukkan indikasi pemulihan. Hal ini tercermin dari hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Primer Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali triwulan II 2018. Indeks harga properti residensial primer (IHPR) pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 185,44, lebih tinggi dibanding triwulan lalu yang sebesar 185,23. Berdasarkan tipe rumah, peningkatan terutama terjadi pada rumah tipe kecil, sedangkan tipe rumah menengah dan besar masih belum menunjukkan peningkatan. "Seiring dengan kebijakan pelonggaran kebijakan LTV/FTV yang berlaku pada Agustus 2018 diyakini dapat menstimulasi pertumbuhan KPR yang mulai menunjukkan tendensi peningkatan," tukasnya. Sedangkan dari sisi sistem pembayaran pihaknya terua mendukung efisiensi perekonomian dengan berpedoman pada sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Rai Wirajaya juga menambahkan, sistem pembayaran non tunai diarahkan untuk membentuk ekosistem pembayaran non tunai yang saling terhubung, terjangkau, inovatif, kompetitif, dan melindungi penggunanya. "Kami mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran dibawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)," tukasnya. Dalam merespon pesatnya Financial Technologi (Fintech) pihaknya menyambut baik kolaborasi BI dan OJK yang secara bersama-sama membangun industri keuangan nasional secara sehat. "Sinergi otoritas saat ini dibutuhkan untuk merespon pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini," tuturnya. Di sisi lain ia juga mengatakan dengan selesainya pembangunan infrastruktur yang digelontor pemerintah diharapkan  distribusi komoditas  pokok masyarakat bisa terpenuhi, ada stabilitas harga serta  inflasi terjaga. "Penyelesaian infrastruktur oleh pemerintah berimbas pada menggeliatnya perekonomian masyarakat serta lancarnya saluran distribusi pangan," imbuhnya. Rai Wirajaya yang sangat intens mendukung pembangunan infrastruktur ini menilai peningkatan sarana dan prasarana bagi masyarakat sangat penting baik dalam mendukung aktivitas sehari-hari juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Seperti halnya dukungan Komisi XI bersama BI dalam membantu pengembangan infrastruktur air bersih belum lama ini di Nusa Penida yang bukan saja bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari warga juga mendukung pertanian, peternakan dan pariwisata yang tengah berkembang di daerah itu. "Peran serta masyarakat dalam memajukan pembangunan sangat penting. Sebab dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka akan sangat mendukung program pembangunan yang berkelanjutan," pungkasnya.