Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Implementasi Politik Masyarakat Adat di Bali

Bali Tribune / Ketua Stispol Wira Bhakti, Prof. Wayan Windia menerima kunjungan kerja (kunker) Pimpinan DPRD Jembrana ke Stispol Wira Bhakti., Sabtu (25/9) siang.

balitribune.co.id | Denpasar - Pimpinan DPRD Jembrana, Sabtu (25/9) siang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Stispol Wira Bhakti. Tim pimpinan DPRD Jembrana, dipimpin Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Suardika, SP, MSi. Dalam rombongan, juga ikut serta Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Made Putu Yudha Baskara, Ketua Komisi I DPRD Jembrana, Drs. Ida Bagus Susrama, Sekwan DPRD Jembrana, serta beberapa orang staf.

Ketua Stispol Wira Bhakti, Prof. Wayan Windia sangat mengapresiasi pelaksanaan kunker pimpinan DPRD Jembrana. Windia juga apresiasi, tentang topik yang dibahas dalam kunker itu, yakni : Implementasi Politik dalam Kehidupan Masyarakat Adat di Bali. Windia sepakat bahwa implementasi politik dalam masyarakat adat di Bali, haruslah implementasi politik kebangsaan. Bahwa masyarakat adat perlu diberikan wawasan, bahwa dahulu bangsa ini dibangun oleh para pejuang kemerdekaan dengan berdarah-darah. Mereka telah mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Mereka juga siap dan terpanggil untuk berkorban kepada bangsanya. Bahkan banyak diantaranya yang ikhlas mengorbankan jiwa-raganya.

Nilai-nilai wawasan kebangsaan itu perlu ditebarkan secara maksimal kepada masyarakat adat di Bali. Tujuannya agar tidak timbul radikalisme yang bersumber pada SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Sumber desintegrasi bangsa di masa depan bersumber pada radikalisme SARA. Bagaimana caranya agar komunitas di Bali dan di Indonesia tidak mementingkan SARA dibandingkan dengan kepentingan bangsa.  Untuk itu, komuntas masyarakat adat (di Bali) memiliki peranan penting, agar muncul kesadaran wawasan kebangsaan.

Kedua belah pihak sepakat, bahwa Jembrana harus semakin cerdas. Khususnya untuk memetik kesempatan dari berbagai kemajuan yang akan terjadi. Khususnya kemajuan dalam bidang pertanian, dan pariwisata. Untuk itu pendidikan masyarakat harus terus ditingkatkan. Pada kesempatan itu, Ketua Stispol Wira Bhakti didampingi oleh semua Wakil Ketua. Yakni Waket I Dr. Gede Putu Yasa, Waket II Made Yunita, dan Waket III Dr. AAP Sugiantiningsih

wartawan
RED
Category

Gegara Puntung Rokok, Dua Hektare Kawasan Hutan Gunung Batur Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Kebakaran melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Blok Seked, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Selasa (11/8/2026) sore. Setidaknya  dua hektare kawasan hutan hangus terbakar. Kuat dugaan kebakaran dipicu puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan. 

Baca Selengkapnya icon click

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.