BALI TRIBUNE - Pengadilan Negeri Denpasar kembali mengadili warga negara asing (WNA) yang membawa barang terlarang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Kali ini, giliran WNA asal Inggris, Adam Scott Holand (48), yang diadili atas kasus dugaan kepemilikan dan impor ratusan tablet psikotropika Golongan IV. Sidang terhadap terdakwa digelar pada  Senin (16/4), dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Di hadapan majelis hakim diketuai I Ketut Tirta, JPU Ida Bagus Argita Candra mendekawa terdakwa dengan pasal alternatif yakni dakwaan pertama  Pasal 61ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan dakwaan kedua Pasal 62 ayat (1) UU yang sama dengan ancaman pidana maksimal selama 10 tahun dan pidana denda maksimal Rp 300 juta.  Sesuai surat dakwaan yang dibacakan JPU, menguraikan bahwa kasus yang menjerat terdakwa ini berawal ketika terdakwa berangkat dari Bangkok pada Selasa (23/1), Sekitar pukul 19.30 waktu setempat dengan menggunakan pesawat Air Asia FD 398 tujuan Denpasar, Bali. Setiba di terminal kedatangan internasional Bandara  Ngurah Rai Tuban pada Rabu (24/1) pukul 02.45 Wita, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan X-Ray atas barang bawaannya.  Dimana saat itu, saksi Dewa Radika Trijaya dan Saksi Nur Hidayatulloh dari Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan seperti orang gelisah. Melihat itu kedua saksi  kemudian membawa terdakwa ke ruang periksa untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. "Saat dilakukan pemeriksaan itulah petugas menemukan barang berupa satu botol plastik pada lebel merek Solina, Diasepam tablet BP 5 mg didalamnya berisi 655 tablet warna kuning bertuliskan centaur," terang Jaksa Argita Candra.  Selanjutnya, bahwa atas temuan itu, terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada petugas kepolisian Ditresnar Polda Bali. Bahwa dari hasil penyidikan di kepolisian, perbuatan terdakwa mengimpor atau memasukkan barang mengandung sediaan psikotropika golongan IV ke daerah pabean Indonesia tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan baik selaku perusahaan farmasi milik negara maupun perusahaan lain yang telah memiliki izin sebagai importir.  Atas dakwaan JPU, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, Suroso tidak mengajukan eksepsi atau nota pembelaan. Selanjutnya sidang ditunda dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.