BALI TRIBUNE - Indonesia mempromosikan demokrasi yang inklusif untuk menunjang kemakmuran, melalui penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 di Nusa Dua, Bali, pada 6-7 Desember 2018. Mengusung tema "Demokrasi untuk Kemakmuran", forum yang diikuti 470 peserta dari 92 negara itu akan mendiskusikan bagaimana demokrasi dapat mendukung kesejahteraan yang inklusif dan tanpa mengurangi keberlanjutan pembangunan ekonomi. "Pemerintah Indonesia terus berupaya menunjukkan bahwa demokrasi merupakan alat untuk menghilangkan ketimpangan, mereduksi kesenjangan, dan demokrasi memberikan kesempatan untuk kemajuan ekonomi dan politik secara seimbang," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers usai membuka BDF ke-11 di Nusa Dua, Kamis. Dalam rangka memajukan kemakmuran itulah untuk pertama kalinya BDF memiliki sebuah panel diskusi yang melibatkan pelaku usaha, agar mereka dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana demokrasi menunjang kesuksesan usaha. Sejumlah studi diantaranya Indeks Demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) Inggris menunjukkan korelasi positif antara demokrasi dan peningkatan kemakmuran suatu negara. Selain itu, studi dari World Economic Forum (WEF) mengidentifikasi bahwa demokrasi memiliki dampak positif terhadap reformasi ekonomi dan investasi, peningkatan kapasitas pemerintah, serta pencegahan konflik sosial. Untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif, partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan terutama kalangan swasta, generasi milenial, dan perempuan, sangat diperlukan. "Kalangan swasta harus menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kemakmuran inklusif. Mereka juga dapat menjadi mitra pemerintah untuk memperkuat demokrasi," tutur Menlu Retno. Sementara generasi milenial perlu diberdayakan untuk mengembangkan ekonomi berbasis kreativitas, dengan memanfaatkan keahlian mereka di bidang teknologi informasi dan komunikasi digital. "Generasi milenial dapat membuat demokrasi lebih berwarna, dengan energi positif dan kreativitas mereka untuk memacu inovasi," tutur Menlu Retno. Generasi muda juga disebut lebih mampu mengkomunikasikan aspirasi dan kritik mereka, sehingga pemerintah memahami dan bisa menangani kebutuhan rakyat secara lebih efektif. Pilar ketiga yang memegang peran penting dalam penerapan nilai-nilai demokrasi inklusif adalah perempuan. "Perempuan bisa memberikan solusi damai yang dapat memecahkan stagnasi politik, memungkinkan demokrasi tumbuh, dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat," kata Menlu Retno.
