Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ipat Viral, Golkar Meradang

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Denpasar - Sempat viral terkait pernyataannya di media sosial, I Gede Ngurah Patriana Krisna atau kerap dipanggil Ipat yang tak lain kader Golkar Bali sekaligus Wakil Bupati Jembrana, rupanya menjadi sorotan tajam Ketua DPD Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry (SGK).  

Sugawa Korry (SGK) yang dihubungi selalui selulernya, Kamis (11/7) menyatakan dengan tegas, apa yang disampaikan Ipat tidak mewakili suara Golkar! Sugawa Korry lantas mengingatkan Ipat, pada saat ipat ingin masuk Golkar dan mohon didukung sebagai Wakil Bupati di Jembrana berpasangan dengan Nengah Tamba (Demokrat). Golkar mendukung penuh dengan ikhlas, tanpa mahar disertai gotong royong kader di Jembrana.

"Selama ini, kita hormati, jaga martabatnya, serta dikawal tugas-tugas dalam pemerintahan di Jembrana," tandasnya.

Lantas terkait beberapa pernyataan Ipat di Media soial yang dianggap kontroversi dengan keinginan partai, Sugawa Korry menyampaikan, minggu lalu, dirinya sempat berkomunikasi dan yang bersangkutan menyatakan tetap ikut dalam proses di Golkar.

"Proses dan mekanisme di Golkar diawali dengan penugasan dari DPP Golkar, survey tahap I dan tahap II oleh lembaga survey independen yang ditunjuk DPP Golkar," tuturnya.

Bahkan secara gambling Sugawa Korry mengatakan, jika biaya survey untuk maju Pilkada 2024 tidak dibebankn ke Ipat, tapi dana itu  ditanggung oleh Nengah Tamba yang tak lain Bupati Jembrana.

"Tetapi, tidak ada hujan tidak ada angin dia release pindah pasangan melalui PDI Perjuangan sebagai Wakil Bupati Jembrana di Pilkada 2024, bahkan menyebut sudah didukung Golkar. Kalau begitu caranya, dimana etika dan penghormatannya terhadap partai yang memberikan naungan selama ini? ujar Sugawa Korry menanyakan.

Sugawa Korry bahkan dengan tegas menyatakan, Golkar tidak mempermasalahkan hak individu untuk bergabung dengan partai manapun. Tetapi ia menganggap Golkar merasa telah gagal membina kader dalam hal menjaga etika organisasi dan penghormatan kepada mekanisme dan aturan organisasi. Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Golkar Jembrana, terkait sangsi organisasi yang harus diberikan kepada yang bersangkutan.

"Sikap terbuka melalui media untuk pindah pencalonan dan mengatasnamakan Golkar yang katanya telah mendukung tanpa menghormati mekanisme Partai Golkar, sungguh merupakan langkah politik diluar nalar kami," katanya, seraya berujar, Golkar tanpa Ipat tidak masalah!

Sementara itu Ipat yang juga dihubungi melalui selulernya, membenarkan jika dirinya sempat dikontak langsung oleh Sugawa Korry. Bahkan Sugawa Korry sempat mewanti-wanti dirinya untuk mengikuti proses yang ada di partai Golkar.

"Waktu ditelpon pak Sugawa Korry saya menganggapnya bukan marah-marah tetapi lebih kepada peringatan untuk berproses di partai," ujarnya.

Ipat juga berpendapat apa yang dilakukan tak lain bagian dari proses seperti apa yang dimaksud partai, tetapi ia juga akui belum melakukan kordinasi dengan DPD Golkar Bali.

"Jadi semua masih berproses, ndak usah panik," sentilnya.

wartawan
ARW
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sabet Penghargaan KPK, Bali Jadi Contoh Integritas Pendidikan

balitribune.co.id | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengganjar Pemerintah Provinsi Bali penghargaan sebagai wilayah teraktif dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

35 Ormas Geruduk PN Denpasar, Kawal Kesucian Pura Balangan

balitribune.co.id | Denpasar - Sidang praperadilan Eks Kakanwil BPN Bali I Made Daging mulai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (6/10/2026). Menariknya, sebanyak 35 organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kesucian Pura Dalam Balangan menggeruduk PN Denpasar untuk memeberikan dukungan moral kepada Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali selaku termohon praperadilan. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

KPK RI Hibahkan Barang Rampasan Negara Senilai Rp1,16 Miliar kepada Pemkot Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara resmi menyerahkan hibah barang rampasan negara senilai Rp1,16 miliar kepada Pemerintah Kota Denpasar yang diselenggarakan di Graha Sewaka Dharma Lumintang, Selasa (6/10/2026). Aset tersebut berupa sebidang tanah seluas 375 meter persegi yang berlokasi di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.