balitribune.co.id | Gianyar - Setelah tertatih untuk mempertahankan torehan satu fraksi di DPRD Gianyar, Partai Demokrat Gianyar justru semakin bergoyang. Menyusul adanya keputusan Rapat DPC tentang paket kader yang diproyeksilkan duduk di posisi Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi. Mantan Ketua DPC Demokrat dua periode, I Ketut Jata pun menuding keputusan itu tidak sesuai AD/ART dan mengabaikan Juklak yang dikeluarkaan induk partainya.
Dari informasi yang diterima, Senin (29/7) kemarin, disebutkan jika DPC Partai Demokrat Gianyar telah menngelar rapat dan menghasilkan dua paket rancangan kader yang akan diplot untuk posisi Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi. Dimana dalam dua paket rancangan itu ada dua. Yakni Paket A, yang memunculkan nama Ida Bagus Gaga Adi Saputra, I Gede Sudiarta dan I Made Janji. Sedangkan Paket B terdiri dari I Ketut Jata, Gede Sudiarta dan I Made Janji. Sementara I Ketut Jata yang masih bertahan memperolah suara terbanyak, justru tidak diusulakan lagi. Hal inipun menimbulkan fiksi, meningat Juklak dari induk partai menagamatkan kader-kader yang memiliki jam terbang di kepengurusan dan torehan suara sebagai nilai ukur.
Saat di konfirmasi, I Ketut Karda mengaku tidak ikut hadirdan tidak menerima undangan dalam rapat DPC itu, meski sebagai salah satu Korwil Gianyar. Namun demikian, dirinya tidak menampik sudah menerima infirmasi terkait hasil keputusan itu. “ Dari keterangan teman-teman yang ikut rapat menyebutkan, jika nama saya masuk dalam salah satu paket rancangan yang nantinya akan diusulkan ke DPP melalui DPD. Lebih jelasnya, sebaiknya hubungi Ketua DPC,” terang Kader Senior Demokrat sal Ubud ini.
Disinggung dengan tidak munculnya nama Ketut Jata, Kaerda pun mengaku terkejut. Karena dari persyaratan yang ditentukan dalam juklak, sebutnya, nama Ketut Jata sangat layak masuk dalam rancangan paket itu. Karda pun menyayangkan jika memang benar hasil keputusan rapat DPC seperti itu, dokhawatirkan akan memicu fiksi di internal partai. “Jika keputusan mengenai mekanisme dan juklak doanikan dan cenderung mengarah ke like-dislike’ kondusivitas partai akan menjadi taruhannya. Sebaiknya, DPC merevisi keputusan itu., “tukasnya.
Secara terpisah, Ketut Jata dengan nada tegas menyebutkan jika rapat DPC Demokrat yang dilaksanakan hari minggu itu dinilai menyalahi mekanisme partai. Herannya lagi, rapat dilaksanakan tanpa kehadiran Ketua DPC dan hany dipimpin oleh sekretaris. Dirinya sendiri yang dudukdi kepengurusan DPD Partai Demokrat Bali yang jug menjadi Korwil Gianyar, jutsru tidak menerima undangan rapat. “ Satu, dari pelaksanaan rapat sudah menyalahi AD/ARTY partai. Keputusanya pun sudah tentu tidak sah,” tegasnya.
Lanjutanya, mengenai daftar nama kader yang masuk di dalam rancangan itu, dinilai mengabaikan juklak dari induk partai. Padahal, dalam juklak yang diterbitkan DPP Demokrat, 25 Juli 2019 lalu sudah secara tegas meyuratkan persyaratan dan mekanisme pengajuan, serta penetapan unsur pimpinan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pengajuan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat. “Ada beberapa poin pentingnya, diantaranya pengurus aktif dan loyal, memiliki pengalaman menjabat sebagai anggota dewan, alat kelengkapan Dewan, dan atau pimpinan Dewan serta pengalaman berorganisasi di masyarakat. Jumlah perolehan suara terbanyak, serta miniman berpendidikan strata satu (S1). Justru ini diabaikan dan tentu menimbulkan kegaduhan, “ sesalnya.
Secara terpisah, Ketua Demokrat Gianyar, Tjokorda Gede Asmara meyebutkan, saat rapat DPC Demokrat, hari Minggu itu, dirinya tidak hadir karena sakit. Karena itu, keputusan yang diambil saat itu belum final. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menggelar rapat, untuk pemilihan nama-nama tersebut. “Saya rasa nama Pak Jata terdaftar. Nanti kami akan rapat lagi secepatnya,” jelasnya singkat. (u)
wartawan
Redaksi
Category
