Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

JDIH Provinsi Bali Sabet Peringkat Pertama Tingkat Nasional

Bali Tribune/Pemerintah Provinsi Bali meraih Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2019 di Swiss-bell Hotel-Jakarta, pada Selasa (10/9).

balitribune.co.id | Jakarta - Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. 

Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang menganugerahkan penghargaan peringkat pertama (I) tingkat nasional untuk Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.

Penghargaan itu diserahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H.Laoly pada acara Penyerahan Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2019 di Swiss-bell Hotel-Jakarta, pada Selasa (10/9). 

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana,  saat ditemui usai menerima penghargaan mengatakan bahwa, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras biro Hukum dan HAM untuk membenahi terus sistem Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada pada Pemerintah Provinsi Bali. 

“Tahun sebelumnya kita meraih peringkat terbaik ke 3, hal ini disebabkan sistem kita belum tersinkronisasi dengan Kabupaten/Kota yang ada di Bali. Untuk itu sejak tahun 2019 kita terus melakukan koordinasi dan perbaikan dan hasil kerja tersebut, astungkara kita bisa nikmati saat ini yaitu dengan meraih peringkat terbaik pertama. Ini sangat luar biasa sekali, ”tuturnya.         

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa unsur penilaian pemerintah pusat pada JDIHN dilakukan terkait tata cara pemerintah daerah dalam mengelola organisasi, meningkatkan SDM, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan dokumentasi hukum, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi dan komunikasi, pelaporan dan evaluasi berkala sebelum menyampaikan laporan akhir tahun.        

Terkait dengan itu kedepannya, Sudarsana menginginkan agar kinerja pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkup Pemprov Bali akan terus ditingkatkan, agar bisa mempertahankan peringkat pertama JDIH tingkat nasional. 

“Kita akan terus melakukan inovasi pada konten-konten website JDIH ini terutama dalam proses pembuatan produk hukum, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana proses pembuatan  sampai jadinya suatu produk hukum. Jadi masyarakat yang ingin mengakses produk hukum pemprov Bali dapat diakses pada https://jdih.baliprov.go.id/, “pungkasnya. 

Sementara itu, dalam sambutanya Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H.Laoly mengatakan pada perkebangan teknologi infomasi dan komunikasi di era Industrial Revolution 4.0 membuat arus informasi begitu deras mengalir. Informasi dari berbagai belahan dunia, dari setiap sudut-sudut daerah terpencil dapat dengan mudah disebarluaskan dan diketahui oleh seluruh penjuru dunia hanya dengan menggunakan sebuah perangkat kecil bernama telepon genggam.

Dalam konteks tersebut, dokumen dan informasi hukum yang terdapat di dalam basis data nasional saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan informasi internal di dalam negeri saja melainkan juga menjadi kebutuhan informasi bagi pemerintah dan masyarakat di negara lain yang hendak menjalin hubungan kerja sama atau investasi di Indonesia. Untuk itu, JDIHN juga berperan dalam peningkatan peringkat ease of doing business melalui adanya kemudahan akses informasi peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Yasonna Laoly mengungkapkan penghargaan ini diberikan selain sebagai bentuk apresiasi atas kesungguhan para pengelola di dalam melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di instansinya, juga sebagai upaya untuk memacu percepatan terwujudnya basisdata dokumen dan informasi hukum nasional.

“Kami sangat mengharapkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh anggota JDIHN dalam rangka pembangunan hukum nasional yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan global, ”harapnya.

Dalam acara yang juga dihadiri seluruh anggota JDIHN se Indonesia untuk menerima penghargaan sesuai katagorinya, juga diselenggarakan expo produk hukum, dimana Bali juga merupakan salah satu peserta yang berkesempatan untuk mengikuti expo tersebut. Acara rapat koordinasi JDIHN tersebut akan berlangsung selama dua hari yaitu sampai tanggal 11 September 2019

wartawan
Redaksi
Category

Hadapi Low Season, Pengelola Resor Optimalkan Kerjasama dengan Online Travel Agent

balitribune.co.id I Denpasar - Pariwisata Bali pada September 2026 ini memasuki musim sepi kunjungan wisatawan asing atau low season. Kondisi tersebut membuat pengelola akomodasi wisata di Bali seperti hotel, resor, vila dan sejenisnya berupaya menggenjot tingkat hunian kamar atau okupansi salah satunya mengoptimalkan kerjasama dengan Online Travel Agent (OTA). 

Baca Selengkapnya icon click

Berantas Peredaran Rokok Ilegal, Tim Gabungan Razia Kios dan Warung Kelontong

balitribune.co.id I Amlapura - Petugas gabungan dari Kantor Bea Cukai bekerjasama dengan Sat Pol PP, Karangasem, semakin menggencarkan kegiatan operasi pemberantasan peredaran rokok atau produk tembakau ilegal tanpa pita cukai  resmi di sejumlah wilayah di Karangasem dengan menyasar warung-warung tradisional atau warung kelontong yang biasanya menjadi sasaran utama para distributor untuk memasarkan produk rokok ilegal berbagai merek tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Anak Warga Binaan Perempuan Hanya Bisa Tinggal di Lapas hingga Usia 3 Tahun, Pemkab Badung Siapkan Pendampingan

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menaruh perhatian khusus terhadap anak-anak yang terpaksa tinggal bersama ibunya di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Salah satu perhatian utama menyangkut batas usia anak bawaan warga binaan yang hanya diperbolehkan tinggal bersama ibunya hingga maksimal tiga tahun.

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Denpasar Tertibkan 10 PKL yang Berjualan di Atas Trotoar

balitribune.co.id I Denpasar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar. Sebanyak 10 PKL yang beraktivitas di sepanjang Jalan Kebo Iwa Utara, Denpasar, ditertibkan pada Rabu (2/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Ketersediaan Pangan, Pemkot Denpasar Pantau Pasokan dan Harga Komoditas Strategis

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok, pasokan, dan harga pangan di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga pangan di tingkat masyarakat tetap terkendali.

Baca Selengkapnya icon click

Berantas Sarang Nyamuk, Dinkes Denpasar Gencarkan Fogging ULV

balitribune.co.id I Denpasar - Dinkes Denpasar terus memprogramkan pelaksanaan Fogging ULV hingga akhir tahun 2026. Kendati kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Denpasar mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2025 pada periode yang sama. Fogging Ultra Low Volume (ULV) yang dilakukan secara bertahap sebagai langkah antisipasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.