BALI TRIBUNE - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigen TNI Alfret Denny Tuejeh menegaskan bahwa dalam perhelatan Pilkada Serentak 2108 maupun tahapan pemilihan legistlatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres), TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh netralitas TNI. Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. “Bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas, dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi, namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi,” tegas Kadispenad, akhir pekan lalu. Dalam menyikapi situasi politik yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan, Rabu, 27 Juni 2018 lusa, Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan baik. “Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya Pilkada Serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai,” ujar Jenderal TNI bintang satu itu. Menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI Nomor: 34/Tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis. “Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri di atas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” tutur lulusan Akademi Militer (Akmil) Angkatan-1988 ini. “Saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski di beberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi” tegasnya. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Presiden RI, Panglima TNI, dan Kasad, juga selalu mengingatkan dan menekankan kepada seluruh prajurit TNI agar tetap menjaga netralitas TNI. Dengan demikian, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan komitmen TNI AD terkait masalah netralitas. Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, hal itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. Pihak TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, jika memang ada prajurit yang tidak netral. Menurutnya, hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Namun pada sisi lain, pihaknya berharap ada masukan yang pasti dan jelas tentang identitas prajurit yang dimaksudkan tidak netral tersebut serta asal satuannya, sehingga bukan hanya asal bicara dan tidak bisa menunjukan bukti yang benar. “Kalau memang ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia,” katanya. Bagi TNI AD, perilaku seperti ini (ketidak-netralan) tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat, namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan, bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah Undang-Undang. “Hal ini bukan hanya sekedar retorika belaka. Kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindak-lanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini,” kata perwira tinggi (Pati) TNI yang akrab disapa Brigjen Denny itu. Kadispenad juga berharap agar seluruh komponen bangsa hendaknya dapat menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI. "Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores, bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu” janji Kadispenad.
