Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasad: Pelihara Netralitas dan Bangun Imunitas Bangsa

IMUNITAS -- Kasad menegaskan, tidak ada jalan lain kecuali seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk mewujudkan imunitas bangsa.

BALI TRIBUNE - Meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu tahun 2019, mengakibatkan  persatuan bangsa terus menerus menghadapi ujian. Kondisi ini tentu menuntut peranan TNI Angkatan Darat (AD) untuk tetap berpegang teguh pada komitmen netralitasnya, hal ini sangat penting, karena indikasi keberpihakan TNI AD pasti akan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperoleh keuntungan politik.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono menyampaikan hal itu pada acara laporan korps kenaikan pangkat 34 perwira tinggi (Pati) TNI AD di lingkungan Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (5/9). Di antaranya, Letjen TNI AM Putranto (Komandan Kodiklatad), Mayjen TNI Tri Soewandono (Danpussenif Kodiklatad), Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang (Kapuspen TNI), dan Brigjen TNI Candra Wijaya (Kadispenad).

Kasad mengingatkan, untuk merefleksikan kembali perkembangan situasi di sekitar kita, khususnya sebagai dampak dari globalisasi serta kemajuan teknologi yang membuat pengaruh budaya dan nilai-nilai asing mengalir masuk dengan mudahnya. “Harus kita akui, saat ini telah terjadi erosi dan perusakan jati diri serta moralitas bangsa, khususnya yang menimpa generasi muda kita. Aset bangsa yang seharusnya kita kokohkan kepribadiannya dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kompetisi global,” ujar Kasad.

Imbas dan penyebaran nilai-nilai budaya asing berupa hedonisme, individualisme, materialisme dan lain-lain semakin jamak terlihat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Sementara itu, ancaman narkoba menjadi semakin nyata dan meresahkan. karena telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat, bahkan Indonesia telah menjadi pasar terbesar narkoba di kawasan Asia.

Di sisi lain, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia semakin hari makin terkikis, semangat persatuan, budaya toleransi, tenggang rasa, dan “tepo sliro” sebagai  ciri khas bangsa Indonesia sedikit demi sedikit hilang, sehingga menjadikan bangsa Indonesia tidak solid dan lemah dari dalam.

Hal ini diperburuk dengan kondisi masyarakat kita yang rentan akan perpecahan, baik karena sentimen perbedaan yang terus-menerus diprovokasi, maupun akibat meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu tahun 2019. Persatuan bangsa kita akan terus menerus menghadapi ujian.

“Kondisi ini tentu menuntut TNI AD untuk tetap berpegang teguh pada komitmen netralitasnya/ Hal ini penting, karena indikasi keberpihakan TNI AD pasti akan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperoleh keuntungan politik,” tegas Kasad.

Menghadapi tantangan tersebut, Kasad menegaskan, tidak ada jalan lain kecuali seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk mewujudkan imunitas bangsa, yaitu kekuatan dan ketahanan bangsa Indonesia terhadap segala terpaan masalah dan pengaruh negatif dari dalam dan luar. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, TNI AD dituntut ikut serta merevitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terangkum dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Saya menaruh harapan besar bahwa kita semua, dengan kapasitas pada jabatan dan pangkat yang disandang masing-masing serta bekal pengalaman, pengetahuan, maupun kemampuan yang kita miliki, dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan bangsa melalui dedikasi tugas dan pengabdian kita di TNI AD, TNI serta instansi pemerintah lainnya/ Dengan demikian, sekaligus kita dapat mempertahankan citra TNI AD sebagai institusi yang paling dipercaya oleh masyarakat selama ini,“ kata Kasad.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Pertahankan Tata Kelola Keuangan Terbaik, Bangli Raih WTP Kesepuluh Kalinya

balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.