balitribune.co.id | Denpasar - Karena masalah musim, maka produksi cabai dan bawang merah berkurang. Sehingga harganya melonjak. Petani cabai dan bawang merah tentu saja sangat senang, karena mereka menerima harga yang sangat menguntungkan. Tetapi apa mau di kata, ternyata pemerintah sangat alergi dengan inflasi. Karena harga cabai dan bawang merah yang naik, maka inflasi juga naik sedikit. Pemerintah ternyata ketakutan dengan inflasi. Lalu segera melakukan operasi pasar. Tentu saja harga cabai dan bawang merah segera turun. Tetapi nasib petani, bagaimana?
Tentu saja pendapatannya menurun dratis. Lalu kapan petani bisa menerima harga yang baik dan menguntungkan mereka ? Demikian dinyatakan, pengamat pertanian, Prof. Wayan Windia, yang Ketua Stispol Wira Bhakti. Dikatakan bahwa catatan dari BI menyebutkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) adalah 96 (di bawah 100). Itu artinya bahwa petani merugi, karena pendapatannya lebih rendah dari pengeluarannya. Kalau mereka rugi, maka kebetulan mereka menerima kompensasi dari harga cabai. Lalu kenapa pemerintah ujug-ujug melakukan operasi pasar?
Disebutkan bahwa untuk harga cabai dan bawang merah, tidak ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi, sebaiknya biar saja harga cabai tinggi, untuk membantu meningkatkan income petani. Lalu kapan petani bisa agak kaya? Semua ini membuktikan bahwa pemerintah semata-mata hanya membela kepentingan konsumen. Sama sekali tidak ada membela kepentingan produsen (petani). “Petani jangan terus terusan dijadikan bumper inflasi” kata Windia.
Kalau begini, maka tidak ada penduduk yang suka menjadi petani. Karena mereka melihat rugi kalau menjadi petani. Kalau petani tidak suka menjadi petani, maka petani dengan mudah akan menjual sawahnya. Selanjutnya, subak akan terancam. Bila subak mati, maka kebudayaan Bali akan melemah. “Kita akan kehilangan salah satu kearifan lokal yang diakui dunia” katanya.
