BALI TRIBUNE - Penyidik Subdit III Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan pelimpahan tahap II, berkas dan tersangka perkara korupsi pemalsuan dokumen kepabeanan kapal Dream Bali ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Tindakpidana ini menetapkan lima orang tersangka yang dua di antaranya berstatus PNS berinisial JES (43) dan HS (45).
“Hari ini (kemarin,red) kami melimpahkan berkas perkara ke Kejati Bali dengan tersangka JES yang berdinas di Kesyahbandaran Tanjung Benoa dan HS berdinas di Kesyahbandaran Tanjung Wangi Banyuwangi. Sedangkan tiga tersangka lainnya masih dalam proses penyidikan,” ungkap Kasubdit III, AKBP Ida Putu Wedanajati di Mapolda Bali, kemarin.
Dijelaskan Wedanajati, tersangka JES dan HS menyalahgunakan wewenang melakukan pungutan liar dengan membuat dokumen palsu terkait perubahan nama kapal dari Dream Tahiti berbendera Prancis menjadi Dream Bali. “Kapal ini masuk Indonesia pada Januari 2016 dan dua tersangka memalsukan dokumen untuk menghindari pajak impor barang dan juga seolah-olah kapal dibuat di Indonesia. Pemalsuan dokumen balik nama kapal ini baru terungkap pada Juni 2016 oleh Bea Cukai dan dilaporkan ke Polda Bali,” urainya.
Sementara tersangka lain dalam berkas terpisah masing-masing berinisial RP selaku agent Isle Marine Service serta dua orang Nakhoda Kapal Free Lanc yaitu AW dan AR. Setelah pengurusan dokumen, pemilik kapal menyerahkan uang kepada tersangka RP sebesar Rp 300 juta. Selanjutnya, RP mentransfer ke AW Rp 160 juta. Sedangkan tersangka JES menerima pembayaran Rp 50 juta dan HS menerima bayaran Rp 70 juta. “RP juga ada mentransfer uang ke rekening AR sebesar Rp30 juta,” terangnya.
Wedanajati menegaskan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan hilangnya hak negara dari Pendapatan Pajak Impor (PIB) Kapal Dream Bali mencapai Rp 1.096.449.000.
