balitribune.co.id | Semarapura - Aksi sekelompok warga pemilik lahan di eks Galian C Gunaksa Klungkung yang membentangkan spanduk protes di lokasi proyek normalisasi alur Sungai Unda, Minggu (24/10) lalu mendapatkan respon dari Klian Subak Pengoncengan, Desa Tangkas, I Nengah Wija. Menurut Wija, persoalan ganti rugi tanah eks Galian C yang terkena proyek normalisasi Tukad Unda dan Pusat Kebudayaan Bali itu sudah selesai karena sudah ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan Badan Pertanahan Negara (BPN).
Nengah Wija yang selama ini menjadi perwakilan pemilik lahan di eks Galian C ini menegaskan, hampir semua pemilik sudah mendapatkan kompensasi dari pemerintah, terkait lahan mereka yang dimanfaatkan untuk normalisasi Sungai Unda dan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali.
Sebelumnya, belasan warga pemilik lahan di eks Galian C menyampaikan aspirasi di lokasi proyek normalisasi alur Sungai Unda, Minggu (24/10). Mereka menuntut karena belum mendapatkan ganti rugi/kompensasi atas lahan mereka. Selain itu juga mempertanyakan adanya pemotongan 18 persen oleh BPN saat proses PTSL.
Menanggapi protes tersebut, Nengah Wija pun balik mempertanyakan pemilik lahan mana yang protes. Karena menurutnya hampir semua pemilik lahan di eks Galian C sudah menerima kompensasi atas lahan mereka.
"Kami pertanyakan, pemilik lahan yang mana yang belum menerima kompensasi lahan itu? Karena setahu saya hampir semua pemilik lahan sudah menerima kompensasi ini," ungkap Wija bersama pemilik lahan di eks Galian C, saat ditemui di Pura Ulun Suwi di Desa Tangkas, Senin (25/10).
Lebih jauh Wayan Wija menjelaskan, terkait potongan 18 persen yang diprotes beberapa kelompok warga itu, menurutnya pemotongan 18 persen itu merupakan kesepakatan antara warga pemilik lahan dan BPN. Hal itu karena adanya tanah di eks Galian C yang sudah menjadi alur sungai, adanya tanah yang menjadi sitaan Kejaksaan, serta adanya sertifikat yang keluar tahun 2017 lalu.
"Jika warga pemilik lahan tidak ada kesepakatan, BPN tidak berani lakukan pengukuran tanah. Jadi pemilik lahan sepakat adanya potongan 18 persen, selama mendapat hak kepemilikan sertifikat," jelas Wija.
Seiring waktu berjalan, ditentukanlah nilai kompensasi untuk lahan di Eks Galian C sebesar Rp 22,5 juta per are. Wija dan pemilik lahan lainnya sempat menyambangi Gubernur Bali, dan menyatakan keberatan karena ada lahan mereka yang harus dipotong sebesar 18 persen. Mendengar keluhan warga itu, Gubernur Bali Wayan Koster pun sepakat agar nilai kompensasi dinaikan lagi Rp 4 juta per are, sebagai pengganti tanah warga yang dipotong sebesar 18 persen.
"Pemerintah lalu menyetujui nilai kompensasi lahan naik lagi Rp 4 juta karena ada pemotongan 18 persen itu, jadi Rp 26,5 juta per are. Menurut saya itu adil, dan semua pemilik lahan setuju. Seharusnya tidak ada masalah lagi," tegasnya.
Wayan Wija dengan nada tinggi balik mempertanyakan kelompok warga yang protes itu, apakah benar memiliki bukti kepemilikan tanah di eks Galian C.
"Masyarakat yang mana yang protes itu? Apakah dia punya bukti kepemilikan? Apakah bidang tanahnya ada? Setahu kami, semua pemilik lahan di eks Galian C sudah terima kompensasi, sepanjang memiliki bukti kepemilikan dan tidak ada yang merugikan pemilik lahan," ujar Wayan Wija yang juga dedengkot salah satu LSM di Klungkung.
Seperti pemberitaan sebelumnya, ada belasan warga yang mengaku pemilik lahan di eks Galian C menyampaikan aspirasi di lokasi proyek normalisasi alur Sungai Unda, Minggu (24/10). Mereka menuntut karena belum mendapatkan ganti rugi atas lahan mereka.
Salah seorang warga pemilik lahan I Ketut Sujana menjelaskan, ada 34 warga yang belum mendapatkan ganti rugi terkait proyek normalisasi alur Sungai Unda dan rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali.
