balitribune.co.id | Bangli - Pihak Kejaksaan Negeri Bangli melakukan penyelidikan pengadaan masker pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Bangli tahun 2020. Beberapa pejabat telah dipanggil untuk dimintai klarifikasinya. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri (masker) dari paparan virus Covid-19 tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Yudhi Kurniawaan mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait pengadaan masker tahun 2020. Beberapa pihak telah dipanggil untuk dimintai klarifikasinya. ”Penyelidikan sudah dimuali sejak bulan Juni, beberapa pihak yang mengetahui alur dari pengadaan masker telah dimintai klarifikasinya, setidaknya ada 10 orang kita panggil,” ungkap Yudhi Kurniawan didampingi Kasi Pidsus I Gede Putra Arbawa, Selasa (27/12).
Lanjut Yudi Kurniawan, adapun yang telah dimintai klarifikasi diantaranya pihak kecamatan, rekanan dan beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Bangli dan masyarakat penerima. Pihaknya kini masih menunggu hasiil audit investigasi auditor dari Kejaksaan Tinggi Bali. “Audit sedang berproses jika hasil audit ditemukan adanya kerugian keuangan negara maka kasus dinaikan ke proses penyidikan,” ujarnya.
Kasi Pidsus I Gede Putra Arbawa menambahkan, dalam pengadaan maker pemerintah lewat refocusing anggran menyediakan anggran Rp 1,3 miliar untuk pengadaan masker 300 ribu lembar. Proses pembuatan maker libatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bahan dasar masker yakni gunakan kain tiga lapis. Namun masker yang diedarkan hanya dua lapis. ”Jumlah 300 ribu lembar masker mengacu data yang diajukan dari kecamatan dan pihaknya juga mendalami terkait jumlah masker yang diadakan, jika melihat laporan memang masker telah habis didistribusikan namun demikian perlu dilakukan pendalaman,” sebutnya.
Selain masalah pengadaan masker, pihak Kejari Bangli juga mendalami kasus Gelanggang Olah Raga (GOR) Tembuku yang habiskan anggran Rp 1,3 miliar lebih. Menurutnya sebelum dilakukan pembangunan harus terlebih dahulu dipastikan lahan berdiri GOR milik pemerintah. Nyatanya masalah lahan belum tuntas, namun pembangunan tetap berjalan. “Setelah pembangunan GOR kelar ternyata timbul permasalahan dari pemilik lahan, sehingga praktis GOR tidak bisa difungsikan,” ujar Putra Arbawa.
