BALI TRIBUNE - Guna mendukung target 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019 mendatang, Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan berbagai perbaikan serta pengembangan pariwisata di Bali. Upaya yang dilakukan di antaranya mempersiapkan beberapa program untuk meningkatkan sebaran wisatawan baik domestik maupun mancanegara di semua kabupaten/kota termasuk juga investasi.
Usaha untuk mengembangkan pariwisata Bali agar terus menjadi lebih baik ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata juga diperlukan peran masyarakat dan para pelaku pariwisata khususnya. Pemerintah Provinsi Bali menginginkan agar sektor pariwisata Bali tetap eksis dan secara ekonomis mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta saat diskusi bersama sejumlah tokoh pariwisata dalam membahas perkembangan pariwisata Bali kedepan di Gedung Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (6/7). Sudikerta menekankan agar pelaku pariwisata peka terhadap perubahan situasi, sehingga dapat mengambil langkah antisipasi untuk menghadapi semakin ketatnya persaingan.
Jika itu tidak dilakukan, hal yang dikhawatirkan adalah suatu ketika Bali akan tertinggal. Untuk itu pihaknya berharap dalam diskusi tersebut akan muncul ide-ide cemerlang dalam mengembangkan pariwisata Bali, baik dari segi infrastruktur maupun penambahan destinasi baru.
“Sehingga tidak ada kesan menoton dalam perkembangan pariwisata Bali. Suatu pembaharuan juga dapat memberikan daya tarik yang baru bagi wisatawan agar mereka tidak cepat berpaling ke daerah lain,” ucap Sudikerta.
Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kade Sutawa, mengatakan bahwa permasalahan pariwisata saat ini masih sangat kompleks terkait sampah, kemacetan dan persaingan tarif akomodasi yang tidak bisa dihindarkan. Sementara itu, terkait pemerataan pembangunan, dia mengusulkan agar pemerintah segera membangun akses penghubung antara Bali utara dengan Bali selatan dan membangun destinasi wisata baru di Bali utara.
Di samping itu, pihaknya pun meminta pemerintah untuk melakukan riset terkait daya tampung dan berapa sebenarnya Bali membutuhkan hotel. “Perkembangan hotel di Bali juga semakin pesat dan menimbulkan berbagai dampak diantaranya adalah kemacetan,” terangnya.
Ketua Umum Forum Bela Negara DPW Bali, Agustinus Nahak, mengungkapkan isu intoleransi yang belakangan ini merongrong masyarakat Indonesia termasuk Bali juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, hal tersebut juga dapat mempengaruhi kondusifitas dari perkembangan pariwisata Bali.
Dalam kesempatan itu, praktisi dan pelaku pariwisata yang hadir telah sepakat bahwa Bali harus tetap konsisten dan lebih serius menggarap pasar pariwisata berkualitas agar mampu memenangkan persaingan.
