balitribune.co.id | Denpasar - Praktisi Hukum Tata Negara sekaligus seorang pengacara, DR (C) Prabowo Febriyanto, SH, MH melihat kondisi yang terjadi di berbagai daerah dan terutama di ibukota Jakarta demo yang terlihat sepertinya semakin meluas bahkan di berbagai daerah demo serupa juga dilakukan masyarakat dan mahasiswa. Jika dilihat dari asal muasal kerusuhan ini lahir dari akumulasi ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan kebijakan yang dianggap elit. Pandangan masyarakat terhadap tunjangan super tinggi bagi wakil rakyat, yang terjadi bersamaan dengan prangko kenaikan pajak dan pelemahan ekonomi, menciptakan sentimen ketidakadilan. Bahkan kematian tragis Affan Kurniawan jadi pemicu emosional yang lebih besar dan dapat mengubah protes biasa menjadi eskalasi kerusuhan yang lebih luas. "Situasi saat ini mencerminkan benturan antara tuntutan rakyat atas keadilan ekonomi dan respons negara yang terkesan lambat dan represif," ungkapnya kepada Bali Tribune pada Sabtu, 30 Agustus 2025. 

Menurut Prabowo, selain tuntutan pembenahan sistem politik, ini juga panggilan untuk penegakan hukum yang adil, tanggung jawab negara terhadap warganya, dan perlindungan hak asasi. Melihat situasi dan kondisi yang ada kami mencoba memberikan pandangan serta saran dan harapan bagaimana kondisi kekisruhan ini agar tidak semakin meluas dan semua komponen mendapatkan solusi dari semua tuntutan yang ada.

"Pertama tentu tentang penegakan hukum transparan, transparansi ini berkaitan dengan kepastian terhadap penegakan hukum. Pastikan investigasi terhadap suatu peristiwa, petugas terlibat dilakukan terbuka, tanpa manipulasi atau tekanan politik, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Polisi dan TNI)," katanya.

Selanjutnya pemerintah harus membuka ruang diskusi konstruktif dengan perwakilan rakyat, mahasiswa, pekerja, dan ojol untuk mencari solusi konkrit, bukan hanya meredam emosi, hal ini dilakukan demi terciptanya komunikasi yang efektif dari masyarakat kepada pemerintah. Reformasi kebijakan juga menjadi titik berikutnya yang perlu diperhatikan. Tinjau kembali kebijakan tunjangan DPR, pajak, dan pemangkasan anggaran sosial. Fokus pada keluarga, pendidikan, dan kesehatan warga. 

"Kekisruhan dan kriminalitas juga terkadang tercipta dari keadaan dan ketimpangan ekonomi untuk itu perlu kiranya pemerintah melakukan kebijakan pemerataan ekonomi. Dorong kebijakan yang mengurangi kesenjangan seperti subsidi langsung kepada pekerja informal, reformasi ketenagakerjaa, lapangan pekerjaan, dan peningkatan perlindungan sosial," pungkasnya.