BALI TRIBUNE - Pendaftaran pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) 20 hari lagi. Itu berarti partai politik (Parpol) seharusnya sudah siap dengan Paslon untuk didaftarkan. Namun, faktanya, di panggung depan, parpol-parpol masih sibuk membangun lobi, memilah dan memilih teman, mencari irisan-irisan nilai serta merancang konstruksi koalisi. Di saat yang sama, Parpol juga kebut mengejar tenggak waktu yang terbatas (3-17 Juli) untuk mendaftarkan calon legislatif (Caleg) ke KPU/KPUD. Pekerjaan ini juga tidak kalah merepotkan karena terlebih dahulu harus menjaring Caleg potensial, memverifikasi kelengkapan administrasi dan meng-in put ke dalam sistem onlin (silon) KPU. Pekerjaan yang menumpuk ini menyebabkan para elit parpol seperti sedang kejar tayang untuk sebuah sinitron situasional. Bagi orang awam, tontonan di panggung depan yang dilakoni para elit parpol ini terkesan lucu. Seperti semua urusan ditumpuk di ujung waktu dari acara yang sudah dijadwal sekitar 6 bulan lalu. Kembali ke soal pendaftaran Paslon untuk Pilpres 2019. Agendanya sudah dipatok yakni tanggal 4 - 10 Agustus 2018. Mengapa semua kesibukan itu ditumpuk di ujung waktu? Itulah orkestra politik yang dimaksudkan untuk menghibur rakyat di tahun politik ini. Anda yang bernama rakyat tak bisa lari dari tontonan ini karena semua akses media dicaplok untuk mengabarkan peristiwa politik. Bahkan, di sekolah, pasar, balai pertemuan, banjar bahkan tempat ibadah, juga dipenuhi dengan percakapan politik (Pilpres dan Pileg). Tidak banyak  orang tahu apa yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Bahwa ternyata di sana ada hitung-hitungan, ada bargining, ada dagang kepentingan, ada kapling kekuasaan dan ada berbagai macam irisan kebutuhan yang sedang diolah dalam dapur masing-masing parpol. Semuanya diklaim untuk kepentingan rakyat. Kondisi ini menunjukkan, betapa mahalnya jabatan politik di negeri demokrasi elektoral yang sedang mencari bentuk ini. Pantaskah energi bangsa ini diperas hanya untuk berpesta politik yang sering diwarnai intrik dan konflik? Tentu tidak. Oleh karena itu, yang menjadi pekerjaan kita ke depan adalah mencari formula ideal bagaimana menyelenggarakan demokrasi elektoral tanpa konflik, pemborosan anggaran dan waktu. Setelah pesta politik ini usai di pertengahan 2019, energi bangsa sudah seharusnya diarahkan untuk mendiskusikan formula ideal itu sehingga urusan bangsa kita tidak lagi disesaki dengan politik elektoral. Kita bisa menyisahkan waktu yang cukup untuk membangun di bidang/sektor lain demi mencapai tujuan negara: adil dan makmur.