balitribune.co.id | Denpasar - Kodim 1611/Badung berkomitmen tinggi untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai tuntutan kinerja di era yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Terkait hal ini, Kodim 1611/Badung melakukan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas di Aula Serbaguna Kodim 1611/Badung, Jalan Sugianyar, Denpasar, akhir pekan lalu.
Dandim 1611/Badung Kolonel inf Made Alit mengatakan, penandatanganan ini untuk mewujudkan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM di satuan yang dipimpinnya dan seluruh jajarannya.
"Perlu adanya dukungan dari semua satuan kerja untuk mewujudkan zona integritas di jajaran Kodim 1611Badung, semoga memiliki persepsi yang baik mengenai antikorupsi dan peningkatan kualitas dalam kinerja," harap Dandim 1611/Badung.
Kegiatan ini untuk mengukuhkan diri sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat yang mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mewujudkan WBK dan reformasi birokrasi yang akuntabel di jajaran Kodim 1611/Badung.
"Hal ini untuk meningkatkan kinerja demi mewujudkan reformasi birokrasi Kodim 1611/Badung yang merupakan target dalam membentuk institusi TNI Angkatan Darat yang modern," katanya..
Penerapan zona bebas KKN Ini adalah salah satu format yang tepat untuk mengembalikan dan meningkatkan wibawa TNI AD, melalui pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas KKN yang diiringi dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Terwujudnya WBK harus dijaga eksistensinya dan diwariskan kepada para penerus. Sehingga perlu segera dihapus paradigma lama dan wujudkan paradigma baru yang sesuai dengan cita-cita TNI AD dalam mewujudkan satuan yang profesional, maka harus terus dioptimalkan dengan karakteristik adaptif berintegritas, berkinerja tinggi bebas dan bersih dari korupsi serta mampu melayani publik secara baik dan berdedikasi.
"Pentingnya peranan setiap pimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan harus terus menerus meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program yang dilaksanakan juga kinerjanya dan bukan hanya masalah kuantitas, tetapi masalah kualitas seperti profesionalime dan integritas moral," tegas Dandim 1611/Badung.
wartawan
Djoko Moeljono
