balitribune.co.id | Denpasar - Komisi II DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma, di Denpasar, Selasa (29/3). Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal ini diterima oleh Wawali Denpasar, Arya Wibawa.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Denpasar melakukan berbagai reformasi birokrasi diantaranya penataan sistem manajemen SDM aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu sebab, kunjungan Anggota Komisi II DPR RI secara khusus memastikan optimaliasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma Kota Denpasar.
Dalam kesempatan tersebut, Wawali Denpasar Arya Wibawa berbagi pengalaman dalam memimpin birokrasi mendampingi Wali Kota Jaya Negara serta inovasi dan strategi Pemkot Denpasar pada bidang Pelayanan Publik di masa pandemi Covid-19 saat ini.
Arya Wibawa dalam paparannya memberikan apresiasi atas dipilihnya Kota Denpasar sebagai lokasi kunjungan spesifik Komisi II DPR RI tentang pelayanan publik. Karenanya, kunjungan spesifik ini menjadi kehormatan bagi Pemkot Denpasar sebagai ajang saling berbagi pengalaman dan informasi.
“Momentum ini bisa menjadi embrio untuk mewujudkan optimaliasi pelayanan publik di Kota Denpasar,” kata Arya Wibawa.
“Kita tentu sangat sepakat bahwa terwujudnya good governance dan optimalisasi pelayanan publik menjadi harapan besar dalam mengelola birokrasi dengan berbagai dinamika tuntutan layanan masyarakat,” jelasnya.
Arya Wibawa mengakui bahwa situasi saat ini membawa manajemen pemerintahan ke dalam situasi Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity (VUCA). Hal ini diakibatkan oleh tiga Disruption, mulai dari Digital Disruption, Millenial Disruption dan Covid-19 Disruption.
“Kondisi yang serba tidak menentu, berubah dengan cepat memerlukan fleksibilitas serta pemahaman, sehingga mampu mendukung terciptanya pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” katanya.
Ditambahkannya, peningkatan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah merupakan tindaklanjut dari kebutuhan dan harapan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemkot Denpasar menggalakkan beberapa area perubahan reformasi birokrasi.
mulai dari manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penataan sistem manajemen SDM aparatur.
Arya Wibawa menjelaskan, MPP Sewaka Dharma Kota Denpasar berdiri berdasarkan Perwali Nomor 5 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik Sewakadarma. Dimana, sejak diresmikan empat tahun lalu, MPP Kota Denpasar melayani 228 jenis layanan dengan melibatkan 8 Kementrian/Lembaga, sebanyak 8 Badan Layanan, BUMN, BUMD dan Swasta, serta sebanyak 8 OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.
Meski di masa pandemi saat ini, MPP Kota Denpasar terus berinovasi serta beradaptasi guna mewujudkan pelayanan optimal bagi masyarakat. Mulai dari Si Taring Dukcapil, Anjungan Dukcapil Mandiri, OSS, Perijinan Online, Sirekom, Tandatangan Digital. Selanjutnya, transformasi digital pelayanan publik melalui Divos, Pelayanan Publik melalui aplikasi layanan, Absen Pegawai dan Kinerja dan inovasi lainya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal mengatakan, kunjungan ini untuk memastikan optimalisasi pelayanan publik di Kota Denpasar. Sehingga upaya memulihkan perekonomian di masa pandemi ini dapat dimaksimalkan.
“Harapan kami, profesionalisme dan inovasi saat ini harus terus ditingkatkan, sehingga iklim investasi di Kota Denpasar dapat terus tumbuh, dan pelayanan publik terus ditingkatkan,” ujarnya.
