balitribune.co.id | Denpasar - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Denpasar, Jumat (19/9) untuk meninjau implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene. Kunjungan kerja dilakukan bersama mitra kerja lintas Kementerian dan Lembaga diantaranya Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hadir dalam kesempatan itu Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Wahyuniati, S.IP, MPH, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih. Peninjauan dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali yang telah resmi beroperasi sejak 7 Mei 2025. Dapur gizi ini melayani sekitar 3.500 anak sekolah di Denpasar.
Wahyuniati, dalam diskusinya dengan Ketua SPPG Polda Bali, meminta agar SPPG Polda Bali juga mengawal pelaksanaan MBG dengan sasaran 3B (ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD) mulai Oktober mendatang. Adapun target penerima mencakup 63 baduta, 218 balita non-PAUD, 24 ibu hamil, dan 12 ibu menyusui.
Dalam kunjungan itu, Komisi IX disajikan dan dinilai kandungan gizi hampir seimbang dengan cita rasa yang cukup baik. Masukan disampaikan agar dilakukan studi preferensi makanan anak di Bali untuk menyesuaikan menu dengan selera lokal tanpa mengurangi kandungan gizi. Persentase makanan yang tidak dikonsumsi anak juga harus dianalisis guna menjadi dasar penyesuaian menu ke depan.
"Komisi IX juga menekankan pentingnya asal pasokan bahan pangan program. Pertanyaan mengemuka apakah pasokan berasal dari luar atau melibatkan petani lokal. Hal ini dinilai penting agar MBG tidak hanya menopang gizi anak, tetapi juga memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat sekitar," ungkapnya.
Pemerintah Kota Denpasar yang dalan kesempatan tersebut diwakili Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Luh Made Kusuma Dewi, menegaskan komitmen mendukung MBG. Namun, keterlibatan desa dan BUMDes dalam rantai pasok pangan masih terbatas. Pemda menyatakan siap berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk pertanian dan perikanan, untuk memperluas peran masyarakat lokal.
"Pemerintah Kota Denpasar juga mengharapkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan MBG ke depannya di Kota Denpasar," katanya.
Sejumlah catatan lain muncul dalam pertemuan, mulai dari tantangan pembangunan dapur MBG, hingga kebutuhan pengawasan ketat agar tidak terjadi kasus keracunan seperti di beberapa daerah lain. Saat ini Bali memiliki 350 dapur MBG, namun baru 68 yang beroperasi, sementara sisanya terkendala infrastruktur dan bencana.
Perwakilan BP POM Provinsi Bali menambahkan, BP POM telah melaksanakan Pelatihan Keamanan Pangan sebanyak 1.260 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka telah disiapkan untuk menjadi supervisor SPPG. BP POM juga mengusulkan keterlibatan langsung dalam Satgas MBG yang dibentuk di masing-masing Kabupaten/Kota untuk memperkuat aspek keamanan pangan.
"Komisi IX DPR RI menegaskan akan menyusun rekomendasi komprehensif terkait pelaksanaan MBG di Denpasar, mulai dari kualitas gizi, distribusi logistik, keterlibatan petani lokal, hingga pengawasan keamanan pangan. Ini agar program benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," pungkas Wahyuniati.
