BALI TRIBUNE - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali siap mencabut KTA atau KONI Bali Card lima pecatur Gianyar, jika Dewan Hakim yang menyidangkan perkaranya nanti memutuskan bahwa pecatur tersebut ilegal sehingga tidak layak diberikan KTA.

“Kita harus menghormati kerja Dewan Hakim yang akan menyidangkan kasus ini, jika keputusannya bahwa atlet catur tersebut perpindahannya tidak benar, maka saya selaku pimpinan yang mengeluarkan KTA, akan mencabutnya,” ujar Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi seusai menghadiri pelantikan Pengprov Pergatsi Bali, di Denpasar, Rabu (23/8).

Mantan Ketum KONI Badung ini juga mengatakan, diberikannya KTA kepada atlet berdasarkan rekomendasi dari cabor masing-masing. Begitu juga dengan KTA lima pecatur dari luar Bali, yang rencananya akan membela Gianyar di Porprov Bali nanti, juga telah berdasarkan rekomendasi dari Pengprov Percasi Bali.

Persoalannya, lanjut Suwandi, apakah rekomendasi dari Percasi Bali itu benar atau tidak, semuanya bakal dibahas di sidang Dewan Hakim Porprov nanti. “Mari kita tunggu kerja Dewan Hakim, prinsipnya KONI Bali siap mencabut KTA lima pecatur luar Bali tersebut,” imbuhnya.

Suwandi kembali menegaskan komitmennya bahwa di hajatan Porprov Bali XIII nanti tidak ada atlet bukan binaan sendiri bertanding di multievent dua tahunan sekala Bali itu. Karena hal itu akan mematikan atlet hasil binaan sendiri.

“Pemakaian atlet luar Bali untuk hajatan porprov jelas mencederai tekad KONI Bali yang ingin berdayakan atlet lokal hasil binaan sendiri. Menggunakan pemain luar Bali, juga percuma kalaupun juara tidak bisa mewakili Bali ke ajang lebih tinggi,” tegasnya.

Ia menegaskan, tidak salah mereka mengajukan pindah dari luar ke Kabupaten Gianyar apalagi masih dalam NKRI. Tapi yang terjadi selama ini, atlet pindahan itu setelah mengikuti porprov langsung meninggalkan Bali, sehingga manfaatnya sesaat, justru sebaliknya mereka menjegal atau melemahkan semangat atlet yang selama ini dibina oleh Percasi kabupaten/kota.

Suwandi juga memberi contoh riil dampaknya yang dirasakan saat persiapan PON XIX/2016 Jawa Barat. Mereka (para atlet luar Bali) tidak bisa bergabung dari awal pelatihan desentralisasi dan sentralisasi, sehingga mengganggu program Pelatda PON Bali. Ke depan tidak akan terjadi, apalagi prestasinya pun tidak memberi pengaruh terhadap ranking Bali di level nasional.

“Kehadiran mereka diyakini hanya menaklukkan atlet asli binaan pengkab/pengkot, tapi ketika turun di level nasional tak berdaya. Jika kondisi ini terus dipertahankan, akan berpengaruh terhadap lambatnya perkembangan catur Bali,” demikian Ketut Suwandi.