Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster Upayakan Bus Trans Metro Dewata Beroperasi Kembali Akhir April 2025

Bus Trans Metro Dewata
Bali Tribune / BEROPERASIONAL - Bus Trans Metro Dewata yang telah beroperasional melayani masyarakat Bali pada tahun 2020 lalu dan berhenti beroperasional sejak 1 Januari 2025 karena permasalahan anggaran

balitribune.co.id | Mangupura - Terkait rencana mengaktifkan kembali operasional Bus Trans Metro Dewata (TMD), Gubernur Bali, Wayan Koster mengaku telah berkoordinasi dengan Walikota Denpasar, Bupati Gianyar dan Tabanan. Diharapkan, pada akhir April 2025 ini, TMD dapat kembali melayani masyarakat di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Demikian disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster saat Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Bali di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Kabupaten Badung, Rabu (12/3). "Dengan Walikota Denpasar, Bupati Gianyar, Bupati Tabanan untuk sharing pembiayaan operasional Trans Metro Dewata sudah dicapai kesepakatan," ungkapnya.

Gubernur asal Buleleng ini mengatakan, operasional Bus TMD akan dilakukan secara gotong royong oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan dan Gianyar. "Jadi kita gotong royong sharing biaya, karena sebelumnya dibiayai APBN, nanti kita gotong royong APBD Bali dan APBD Kota Denpasar, Badung, Tabanan dan Gianyar. Tapi karena Tabanan PAD-nya kecil sekali, nanti kita bantu supaya tidak jadi beban baru," ujar Koster.

Pihaknya menyebutkan, Provinsi Bali bertanggungjawab untuk menanggung operasional Bus TMD sebesar 30 persen sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebesar 70 persen. "Sudah sepakat semua, tinggal kita siapkan tender beroperasinya, begitu selesai dan mulai beroperasi Trans Metro Dewata ini. Mudah-mudahan akhir April sudah bisa beroperasi kembali," tegasnya. 

Menurut orang nomor satu di Bali ini, transportasi publik seperti Bus TMD sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan Sarbagita. Seperti diketahui, mengatasi permasalahan kemacetan merupakan salah satu Program Super Prioritas Mendesak (PSPM) Pemerintah Provinsi Bali.

wartawan
YUE
Category

DPRD Badung Minta Pembahasan APBD Perubahan 2026 Utamakan Asas Manfaat untuk Rakyat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2026 telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang berlaku di DPRD Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Kemarau Panjang, Produksi Padi Buleleng Diprediksi Anjlok hingga 30 Persen

balitribune.co.id | Singaraja - Kemarau panjang mulai menggerus sektor pertanian Kabupaten Buleleng. Debit air yang terus menurun, ditambah kondisi saluran irigasi tersier yang belum memadai, membuat target Indeks Pertanaman (IP) 3 atau tiga kali tanam dalam setahun terancam tidak tercapai.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Armada Damkar Buleleng Sering Mogok Akibat Uzur, Bupati Sutjidra Janjikan Peremajaan Bertahap

balitribune.co.id | Singaraja -   Persoalan armada tua kembali menghantui layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Buleleng. Salah satu mobil Damkar berkapasitas 5.000 liter bahkan mengalami kehilangan as roda akibat terlepas setelah bertugas memadamkan kebakaran di Desa Ambengan, Suksada, Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click

Pengadaan LPJU dengan Skema KPBU, Dewan Minta Proses Dikawal

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kota Denpasar kini memasuki tahap finalisasi feasibility study (FS). Nantinya poyek tersebut akan menjadi KPBU pertama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Program JKN Jamin 29,7 Juta Kasus Penyakit Jantung dengan Pembiayaan Rp17,35 Triliun

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.